JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan materi penyusunan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun 2026.
Namun, ia mengakui adanya tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah.
Baca Juga: yanni usulkan peneguhan papua sebagai tanah injili yang diberkati ini kerangka gagasannya
Baca Juga: 24 tahun otonomi khusus papua tujuan implikasi internasional dan tantangan yang masih mengemuka
Menurut Gubernur Fakhiri, Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk belanja pegawai, dari kebutuhan ideal Rp 900 miliar. Artinya, terdapat kekurangan lebih dari Rp 200 miliar yang menjadi tanggungan daerah.
“Ini sangat tidak bisa kita harapkan. Saya terbebani belanja pegawai Rp 200 miliar lebih. Tapi itu bukan membuat kita berhenti,” ujar Gubernur.
Bentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua Menuju Papua Cerah
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gubernur Fakhiri berencana akan membentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua Menuju Papua Cerah.
Lembaga ini nantinya diisi oleh SDM yang mampu mengelola aset provinsi secara profesional dan menggali berbagai potensi PAD.
Gubernur menegaskan bahwa pengembangan sektor kelautan dan pesisir akan menjadi prioritas utama.
“Saya akan utamakan fokus dari laut dulu, baru nanti di sepanjang pesisir. Karena Provinsi Papua adalah provinsi pesisir. Hampir sembilan kabupaten/kota berada di wilayah pesisir, kecuali Keerom,” jelasnya.
Sektor pariwisata bahari juga akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.
Keterbatasan Anggaran Tidak Hambat Visi Gubernur
Meski APBD 2025 mengalami keterbatasan, Gubernur optimis bahwa visi misinya tetap bisa dijalankan melalui strategi modifikasi anggaran yang tetap sesuai aturan.
“Keterbatasan anggaran itu bagaimana pemimpinnya bisa memodifikasi, yang penting tidak melanggar aturan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja sendiri, karena ada dukungan kuat dari pemerintah pusat yang kini semakin aktif mengalokasikan anggaran ke Papua.
Dukungan Pemerintah Pusat Meningkat
Gubernur Fakhiri menyebut sejumlah kementerian telah menyatakan komitmennya membantu Papua di tahun mendatang. Di antaranya, Kementerian Transmigrasi Rp 150 miliar, Kementerian Pertanian: Rp 200 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membeirkan bantuan kapal tangkap, serta berbagai program untuk masyarakat nelayan dan kementerina lainnya melalui program.
“Pemerintah pusat sedang getol memberikan anggaran kepada Papua. Kenapa kita harus takut?” kata Fakhiri.
Butuh Kepala Dinas yang Jenius dan Visioner
Gubernur menekankan perlunya pejabat OPD yang mampu menerjemahkan arah kebijakan gubernur secara tepat.
“Saya perlu kepala-kepala dinas yang jenius membaca dan menerjemahkan kemauan gubernur, karena ini untuk kepentingan masyarakat Papua,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar program percepatan pembangunan dapat berjalan maksimal.(bat)
