JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR Papua menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026, terutama terkait defisit sebesar Rp 239,17 miliar serta penurunan signifikan pada pos pendapatan daerah tertentu.
Pandangan umum ini disampaikan Pelapor Fraksi Golkar, H. Jayakusuma, dalam Sidang Paripurna II DPR Papua, Rabu malam (10/12/2025), yang membahas Raperdasi APBD Papua 2026.
Defisit dan Penurunan Pendapatan Jadi Sorotan Utama
Dalam laporan yang dibacakan Jayakusuma, Fraksi Golkar mencatat postur APBD 2026 menunjukkan total pendapatan daerah sebesar Rp 2,03 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 2,27 triliun, sehingga menimbulkan defisit Rp 239,17 miliar.
Yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah penurunan drastis pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni sebesar Rp 2,16 miliar, yang dinilai cukup memengaruhi kemampuan fiskal Papua.
“Penurunan ini sangat signifikan dan memengaruhi estimasi pendapatan daerah dalam APBD 2026. Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan dari sektor mana saja penurunan ini terjadi,” tegas Jayakusuma.
Fraksi Golkar menilai bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan berat bagi Papua. Karena itu, Golkar meminta Pemerintah Provinsi Papua melakukan langkah inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peningkatan PAD merupakan modal penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Pemerintah perlu memaksimalkan pengelolaan aset agar laju PAD meningkat lebih cepat,” kata Jayakusuma.
Golkar juga menyoroti ketergantungan Papua terhadap dana pusat yang masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk mendapatkan tambahan dana transfer dan memperjuangkan program nasional yang relevan bagi Papua.
Desakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar meminta Gubernur Papua melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu koordinasi aktif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat guna memperjuangkan tambahan transfer ke daerah serta memastikan program nasional tepat sasaran untuk Papua,” ujarnya.
Golkar: Pandangan Ini untuk Perbaikan Kebijakan Fiskal Papua
Fraksi Golkar menegaskan bahwa pandangan umum ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan APBD 2026 berpihak pada masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan Papua ke depan.
“Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Papua dalam mewujudkan program strategis yang lebih efektif,” imbuhnya.(bat)
