Jayapura, Papuaterkini.com – Fraksi Gabungan Keadilan dan Pembangunan DPR Papua menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, 10 Desember 2025.
Juru bicara fraksi, Bambang Mujiono, SE, menyoroti tajam penurunan pendapatan daerah, pemotongan dana transfer pusat, hingga merosotnya alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dinilai dapat berdampak serius bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Dalam penyampaian pemerintah, Pendapatan Daerah Papua Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,03 triliun, turun 18% dari tahun 2025. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 5% menjadi Rp 563,46 miliar, sementara Pendapatan Transfer justru merosot tajam hingga 25,43% atau berkurang Rp 373 miliar.
Belanja Daerah juga mengalami penurunan menjadi Rp 2,27 triliun, atau turun 29,12% dibanding tahun sebelumnya. Belanja Operasi dan Belanja Modal turun signifikan, bahkan belanja modal tercatat menurun hingga 306,31%.
Dana Otsus Turun Drastis, Fraksi Warning Dampak Sosial-Politik
Salah satu sorotan terbesar Fraksi Keadilan dan Pembangunan DPR Papua ialah penurunan drastis pendapatan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pada 2026 dana Otsus hanya sebesar Rp 554,62 miliar, turun 62,15% dari tahun 2025.
“Pengurangan dana Otsus berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, sosial, politik, dan keamanan bagi Papua. Bahkan dapat menimbulkan sentimen negatif bahwa Jakarta mengurangi hak-hak Orang Asli Papua,” tegas Bambang Mujiono.
Fraksi meminta pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan dana Otsus, mengingat Otsus merupakan solusi yang lahir untuk menjawab gejolak politik Papua sejak 2001, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 2 Tahun 2021.
Soroti Anggaran Rumah Sakit dan Manajemen Pegawai
Fraksi turut mengapresiasi respons cepat Gubernur Papua terkait berbagai persoalan di RSUD Dok II dan RSUD Abepura. Namun, alokasi anggaran untuk RSUD Dok II tahun 2026 justru turun menjadi Rp 104,2 miliar, berkurang Rp 22,5 miliar dari APBD Perubahan 2025.
“Prioritas itu bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita anggarkan,” ujar Bambang, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki layanan kesehatan.
Fraksi juga menyoroti belanja pegawai yang mencapai Rp 1,03 triliun atau 45,49% dari total belanja APBD 2026. Angka ini dinilai jauh melebihi batas ideal 30% sebagaimana pedoman Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Selain itu, Fraksi meminta Gubernur segera menyelesaikan data pegawai yang tidak lagi bertugas tetapi masih menerima gaji dari APBD, sehingga tidak terus membebani anggaran provinsi.
Pertanyakan Dasar SILPA dan Dukung Pelantikan 11 Anggota DPRP Jalur Pengangkatan
Fraksi Keadilan dan Pembangunan juga mempertanyakan dasar penghitungan SILPA tahun 2026 yang mencapai Rp 249,17 miliar, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pemerintah diminta menjelaskan apakah SILPA tersebut benar hasil efisiensi atau masih memiliki beban program tahun berjalan.
Di akhir pandangannya, fraksi menyatakan dukungan penuh agar 11 anggota DPR Papua jalur pengangkatan segera dilantik dan diambil sumpah jabatan untuk melengkapi formasi DPR Papua masa bakti 2024–2029.(bat)
