Polemik Pembubaran MRP, Saman Bonay: Jangan Sampai Kita Diadu Domba!

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Willem Saman Bonay.
banner 120x600
----
----
----
------

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Polemik pernyataan Anggota DPD RI yang meminta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) memicu pro dan kontra di tengah masyarakat Papua.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Willem Saman Bonay, mengajak seluruh pemimpin Papua untuk menghentikan perdebatan di ruang publik dan memilih duduk bersama mencari solusi terbaik bagi masyarakat adat.

Saman Bonay menilai perbedaan pandangan terkait keberadaan MRP merupakan hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat Papua. Ia mengibaratkan perdebatan tersebut seperti dinamika dalam rumah adat yang saling mengingatkan demi kebaikan bersama.

Menurutnya, diskusi dan kritik seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi bagi semua pihak yang dipercaya negara mengurus kepentingan masyarakat Papua.

“Dalam filosofi rumah adat kita, saling menegur dan mengingatkan itu hal biasa. Tujuannya agar kita bisa introspeksi dan duduk bersama mencari solusi dari persoalan yang muncul,” kata Saman Bonay di Jayapura, Jumat, 13 Maret 2026.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 750 wakil rakyat Papua yang duduk di berbagai lembaga, mulai dari anggota DPD RI, DPR RI, DPR provinsi hingga DPR kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat Papua.

Karena itu, ia mengingatkan agar para pemimpin Papua tidak terjebak dalam konflik yang justru berpotensi memecah belah.

“Kita jangan biarkan diri kita diadu domba. Apalagi sekarang banyak teknologi seperti AI yang bisa dipakai untuk memprovokasi dan memperkeruh suasana,” ujarnya.

Saman Bonay juga menyatakan bahwa DPR Papua melalui Kelompok Khusus siap menjadi tuan rumah untuk mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.

Ia mengajak semua tokoh Papua, termasuk anggota DPD RI dan pimpinan MRP di berbagai provinsi, untuk duduk bersama membicarakan masa depan Papua.

“Kita ini sedikit, jangan sampai yang sedikit ini justru saling diadu domba. Mari kita duduk bersama dan mencari solusi,” katanya.

Lebih lanjut, Saman Bonay menekankan bahwa seluruh lembaga yang ada saat ini, seperti MRP, DPRP, maupun DPD RI, merupakan instrumen yang diberikan negara untuk menyelesaikan persoalan masyarakat adat Papua.

Jika dalam perjalanan terdapat kekurangan, menurutnya hal tersebut harus diperbaiki bersama melalui mekanisme yang ada.

“Kalau perjalanan kemarin masih kurang baik, mari kita koreksi bersama. Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memperjuangkan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat Papua. Salah satunya melalui perubahan atau penyempurnaan undang-undang yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat adat.

Menurutnya, jika para wakil rakyat Papua bersatu, mereka memiliki kekuatan politik yang cukup untuk memperjuangkan perubahan regulasi di tingkat nasional.

“Undang-undang dibuat untuk rakyat. Kalau belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua, mari kita dorong untuk diperbaiki,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saman Bonay juga menyampaikan bahwa Kelompok Khusus DPR Papua saat ini sedang mendorong Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang pengakuan terhadap suku-suku asli di Tanah Papua, khususnya di wilayah adat Tabi dan Saereri.

Ia berharap DPR di provinsi lain di Tanah Papua juga mendorong regulasi serupa agar pengakuan terhadap suku-suku asli semakin kuat secara hukum.

“Tujuan kami adalah melegalkan suku-suku asli agar mereka memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan hak atas tanah, sumber daya alam, dan kehidupan mereka,” jelasnya.

Saman Bonay juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga suasana damai, terutama dalam momentum keagamaan saat ini, di mana umat Kristiani memasuki masa sengsara Yesus Kristus dan umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Ia berharap nilai-nilai keagamaan tersebut menjadi pengingat untuk memperkuat persatuan di Tanah Papua.

“Mari kita hentikan perdebatan di media. Kita duduk bersama di rumah adat dan mencari solusi terbaik bagi rakyat Papua,” pungkasnya. (bat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *