JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi pembangunan sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendorong hilirisasi industri hasil laut di Tanah Papua.
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur perikanan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
“2026 menjadi momentum penting bagi transformasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua. Kita harus bergerak lebih cepat, lebih adaptif, inovatif, dan terintegrasi menghadapi tantangan global maupun dinamika ekonomi,” ujar Fakhiri saat membuka forum di Kota Jayapura, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah Papua yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 mencakup Samudra Pasifik dan Teluk Cenderawasih dengan potensi sumber daya ikan mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun.
Namun hingga saat ini, tingkat pemanfaatannya baru mencapai sekitar 235 ribu ton per tahun, sehingga masih terbuka peluang besar untuk pengembangan sektor perikanan tangkap maupun budidaya.
“Potensi besar ini mencakup komoditas unggulan seperti tuna, tongkol, cakalang, ikan pelagis, ikan karang, udang hingga rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang pasar yang sangat menjanjikan,” katanya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana perikanan yang terintegrasi. Beberapa infrastruktur strategis yang menjadi perhatian antara lain Pelabuhan Perikanan Hamadi di Jayapura, Pelabuhan Perikanan Waiya di Depapre, dan Pelabuhan Perikanan Fandoi di Biak.
Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung rantai pasok hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, mengatakan Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Papua 2026 menjadi wadah sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
“Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi konkret bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan,” ujarnya.
Menurut Iman, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Papua di pasar nasional maupun global.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Papua optimistis sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir, membuka peluang investasi, serta mendorong peningkatan ekspor produk hasil laut dari Papua. (bat)
