JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni, mendorong terobosan kebijakan dalam penanganan penyakit menular di Papua, khususnya HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan kusta.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut regulasi, akses pemeriksaan, hingga stigma sosial yang masih melekat pada para penderita.
Hal itu disampaikan Yanni dalam diskusi bersama sejumlah dokter spesialis, tenaga kesehatan, aktivis, tokoh agama, dan pegiat kesehatan masyarakat di Jayapura, Kamis (4/6/2026).
Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda yang sebelumnya dilakukan bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus terkait penanganan empat penyakit dengan angka kasus tertinggi di Papua.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain dr. Dala Baso, Sp.PD, dr. Viktor Manuhutu, Sp.P(K), dr. Carla Dexiana, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Robert Sihombing, M.Si, Pdt. Sefnat JD Lobwaer, Br. Agus Adil, Imawati, Joiz, Hamed, Sitti Soltief, serta sejumlah dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.
Dikatakan, stigma terhadap penderita HIV/AIDS, TBC maupun kusta masih menjadi salah satu hambatan besar dalam upaya pengendalian penyakit menular.
“Kalau masyarakat masih takut memeriksakan diri karena khawatir mendapat stigma, maka kita akan selalu terlambat menemukan kasus. Penyakitnya bisa diobati, tetapi ketakutan dan diskriminasi juga harus kita lawan,” kata Yanni.
Ia menilai penanganan penyakit menular tidak dapat mengandalkan pendekatan medis semata. Edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran publik, serta penghapusan diskriminasi harus berjalan beriringan dengan upaya pengobatan dan pencegahan.
Soroti Kelangkaan Alat Pemeriksaan
Dalam diskusi tersebut, para tenaga kesehatan menyampaikan masih adanya kendala ketersediaan alat pemeriksaan untuk mendeteksi HIV maupun TBC. Ketergantungan terhadap distribusi dari pemerintah pusat dinilai sering menghambat pelayanan kesehatan di daerah.
Yanni menegaskan bahwa deteksi dini merupakan kunci utama dalam memutus rantai penularan penyakit menular.
“Kalau deteksi dini terganggu, maka seluruh rantai penanganan ikut terganggu. Penyakit menular membutuhkan kecepatan. Keterlambatan pemeriksaan akan memperbesar risiko penularan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses administrasi dan pemeriksaan yang harus dilalui pasien TBC sebelum memperoleh layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dievaluasi agar tidak menghambat penanganan penyakit yang berpotensi menular kepada banyak orang.
“Yang harus dipikirkan bukan hanya pasiennya. Ada keluarga, ada lingkungan sekitar, ada masyarakat yang juga harus dilindungi dari risiko penularan,” tegasnya.
Soroti Dilema Kerahasiaan Pasien HIV
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama Yanni adalah regulasi mengenai kerahasiaan pasien HIV/AIDS. Ia mengaku terkejut setelah mendengar penjelasan dokter mengenai keterbatasan tenaga medis dalam menyampaikan status HIV pasien kepada pasangan hidupnya.
Menurutnya, negara perlu mencari titik keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan hak pasangan untuk mengetahui risiko kesehatan yang dihadapi.
“Kalau menyangkut penyakit menular dalam hubungan suami istri, negara juga harus memikirkan hak pasangan yang sehat. Dia berhak mengetahui risiko yang dihadapinya. Dia berhak mendapatkan perlindungan,” kata Yanni.
Ia mendorong agar pendekatan pencegahan diperkuat melalui pemeriksaan pasangan, pelacakan kontak, dan deteksi dini sehingga penularan dapat dicegah sejak awal.
Kasus HIV pada Usia Muda Meningkat
Dalam pertemuan tersebut, para dokter juga memaparkan tren peningkatan kasus HIV pada kelompok usia muda akibat perilaku seks berisiko. Kelompok usia 15 hingga 24 tahun disebut menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar HIV.
Bagi Yanni, kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan kampanye pencegahan penyakit menular.
Meski demikian, ia mengapresiasi perkembangan ilmu kedokteran yang memungkinkan pasien HIV menjalani kehidupan produktif melalui terapi antiretroviral yang teratur.
Menurut para dokter, pasien yang patuh menjalani pengobatan dapat mencapai kondisi viral suppression atau supresi virus, yakni ketika jumlah virus dalam tubuh ditekan hingga berada pada tingkat sangat rendah sehingga risiko penularan berkurang secara signifikan.
“Artinya HIV bukan akhir dari segalanya. Kuncinya ada pada deteksi dini, akses pengobatan, dan kepatuhan menjalani terapi. Karena itu negara harus memastikan seluruh rangkaian layanan itu tersedia,” ujar Yanni.
Waspadai TBC Laten
Selain HIV, Yanni juga menaruh perhatian terhadap tingginya ancaman TBC di Papua. Para dokter menjelaskan adanya kondisi TBC laten, yakni ketika seseorang telah terinfeksi bakteri TBC tetapi belum menunjukkan gejala yang jelas.
Menurut Yanni, fakta tersebut menunjukkan bahwa penanganan penyakit menular memerlukan kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada pencegahan.
“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan kesehatan bukan terletak pada tebalnya regulasi yang disusun, melainkan pada berapa banyak keluarga yang berhasil diselamatkan dari penularan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini,” pungkasnya.(bat)
