JAYAPURA, Papuaterkini.com – Mantan Anggota DPR Papua periode 2014–2024 sekaligus tokoh politik dan aktivis buruh Papua, Laurenzus Kadepa, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,84 miliar untuk membiayai program pendidikan gratis pada Tahun Anggaran 2026.
Menurut Laurenzus, kebijakan yang diumumkan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada Juni 2026 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menekan angka putus sekolah di wilayah Papua Tengah.
“Alokasi anggaran pendidikan dalam jumlah besar merupakan investasi terbaik bagi masa depan Papua. Pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, program pendidikan gratis tersebut akan membiayai sebanyak 58.920 siswa yang tersebar di delapan kabupaten, yakni Nabire, Mimika, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
Program tersebut mencakup 148 SMP serta 132 sekolah tingkat SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah. Seluruh pendanaan bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang disalurkan langsung kepada sekolah penerima.
Selain menggratiskan biaya pendidikan, pemerintah juga menjalankan sejumlah program pendukung, di antaranya sertifikasi guru dengan target 1.000 guru pada 2026 dan 1.000 guru pada 2027, pembagian laptop kepada pelajar secara bertahap, serta bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa asal Papua Tengah, termasuk yang menempuh pendidikan di luar Papua.
Meski memberikan apresiasi, Laurenzus menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sistem pengawasan yang efektif agar anggaran benar-benar tepat sasaran.
Ia mengusulkan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data kependudukan untuk menghindari munculnya data siswa fiktif, sekaligus mendorong digitalisasi sistem pengawasan melalui kanal pengaduan publik yang mudah diakses masyarakat.
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah secara terbuka mempublikasikan daftar sekolah penerima dana Bosda beserta jumlah siswa penerima manfaat sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran.
Dalam aspek pengawasan lapangan, Laurenzus mengusulkan adanya uji petik secara berkala oleh Inspektorat bersama Dinas Pendidikan, audit kepatuhan penggunaan dana oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengawal keberhasilan program pendidikan gratis tersebut.
Ia mengusulkan agar setiap sekolah memasang papan transparansi mengenai besaran dana Bosda yang diterima dan rencana penggunaannya. Selain itu, kepala sekolah diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk tidak melakukan manipulasi data maupun pungutan liar.
Laurenzus juga mendorong optimalisasi peran komite sekolah dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan orang tua murid untuk ikut mengawasi penyaluran berbagai bantuan pendidikan.
“Program pendidikan gratis ini merupakan kebijakan yang sangat baik. Namun keberhasilannya ditentukan oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya. Jika itu dijalankan secara konsisten, manfaatnya akan benar-benar dirasakan oleh generasi muda Papua,” kata Laurenzus.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Tanah Papua dalam memperkuat investasi di sektor pendidikan sebagai upaya menciptakan SDM Papua yang unggul dan berdaya saing. (bat)
