JAKARTA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, meminta pemerintah pusat memprioritaskan putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik dalam Program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi solusi membuka lapangan kerja bagi lulusan Papua yang memiliki kompetensi.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Fakhiri saat bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Senin (29/6/2026), dalam pembahasan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua.
Gubernur Fakhiri menegaskan Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh program prioritas pemerintah tersebut. Namun, ia berharap tenaga pengajar yang ditempatkan di Sekolah Rakyat berasal dari sumber daya manusia lokal.
“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Fakhiri.
Menurutnya, Papua selama ini telah mengirim banyak mahasiswa menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, termasuk ke luar negeri. Sayangnya, sebagian lulusan tersebut masih belum memperoleh pekerjaan setelah kembali ke daerah.
“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur,” ujarnya.
Selain menyoroti kebutuhan tenaga pendidik, Gubernur Fakhiri menjelaskan saat ini telah beroperasi empat Sekolah Rakyat rintisan di Papua sejak 2025 yang tersebar di Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Setiap sekolah menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA, sementara jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan bagi sekitar 50 peserta didik.
Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak di wilayah pegunungan, kepulauan, hingga daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai.
“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua juga berharap pembangunan Sekolah Rakyat diperluas ke daerah dengan tantangan geografis tinggi seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen.
Gubernur Fakhiri menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi pada 2027. Dengan demikian, layanan pendidikan yang lebih merata dapat dinikmati masyarakat sekaligus memberdayakan guru-guru asli Papua sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia di Bumi Cenderawasih. (bat)
