JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh buruh Papua, Laurenzus Kadepa, resmi ditunjuk sebagai Ketua Perwakilan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Papua Tengah.
Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSPI Nomor A.263/SK PERDA/KSPI/VII/2026 yang ditandatangani Presiden KSPI Ir. Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal Ramidi pada 1 Juli 2026.
Pembentukan kepengurusan Perda KSPI Papua Tengah menjadi yang pertama sejak Provinsi Papua Tengah resmi berdiri.
Dalam susunan kepengurusan tersebut, Laurenzus Kadepa menjabat sebagai Ketua, didampingi Wakil Ketua I Demianus Mofu, Wakil Ketua II Tri Puspital, Wakil Ketua III Keliopas Rumaropen, Sekretaris Sirhan Salilama, Bendahara Subhan Umar, serta anggota Mathius Rumbiak, Natalia Vortisia Kakuna, dan Lerry Buiney.
Kadepa menyampaikan apresiasi kepada DEN KSPI atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi buruh di Papua Tengah. Menurutnya, pengurus akan segera menggelar rapat perdana guna menyusun program kerja sebagai langkah awal menjalankan roda organisasi.
“Tentu kami siap menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Agenda KSPI Papua Tengah belum bisa kami sampaikan karena kami baru menerima SK. Kami akan menggelar rapat bersama seluruh pengurus untuk menyusun program kerja ke depan,” kata Kadepa di Jayapura, Senin (6/7/2026).
Ketua EXCO Partai Buruh Papua Tengah itu menegaskan, perjuangan membela hak-hak buruh akan menjadi prioritas utama kepengurusannya. Ia menilai masih banyak persoalan ketenagakerjaan, terutama sengketa hubungan industrial di Kabupaten Mimika, yang membutuhkan perhatian serius dari organisasi buruh.
“Kami akan memperjuangkan buruh atau pekerja di Papua Tengah. Itu harga mati. Bagi kami, buruh adalah kelas pekerja terdepan dan apa pun risikonya tetap akan kami perjuangkan,” tegas mantan Anggota DPR Papua ini.
Selain fokus pada penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, Kadepa juga mengajak seluruh organisasi yang selama ini memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk bersinergi dengan KSPI dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan kepentingan publik secara bersama-sama. (bat)
