Oleh: Laurenzus Kadepa
Mantan Anggota DPR Papua 2014–2024
Tokoh Politik, Buruh, Anti Korupsi dan Ketua Perda KSPI Papua Tengah
Papua tidak kekurangan orang yang berbicara. Papua juga tidak kekurangan panggung, konferensi, pernyataan politik, maupun pemberitaan media.
Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah memastikan berbagai persoalan mendasar masyarakat benar-benar diselesaikan.
Terlalu banyak energi yang terkadang habis untuk membangun narasi dan popularitas, sementara persoalan rakyat di lapangan masih menunggu jawaban. Karena itu, politik di Papua harus kembali pada substansi: keberpihakan kepada rakyat dan kerja nyata.
Ukuran keberhasilan tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa sering seseorang muncul di media atau seberapa ramai sebuah pernyataan diperbincangkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh kebijakan mampu mengubah kehidupan masyarakat.
Pendidikan Harus Menjangkau Pedalaman
Pendidikan di pedalaman Papua masih membutuhkan perhatian serius.
Anak-anak Papua berhak mendapatkan sekolah yang layak, guru yang cukup, fasilitas pendidikan yang memadai, serta kesempatan yang setara untuk meraih masa depan.
Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan pembangunan pendidikan tidak berhenti di pusat-pusat kota. Kehadiran negara justru harus semakin dirasakan oleh anak-anak yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Sekolah yang layak, tenaga pendidik yang tersedia, serta akses pendidikan yang merata merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Papua.
Kesehatan Tidak Bisa Berhenti pada Slogan
Begitu pula dengan sektor kesehatan.
Masyarakat membutuhkan tenaga medis, obat-obatan, fasilitas kesehatan, serta pelayanan yang benar-benar hadir hingga ke kampung-kampung.
Persoalan gizi, stunting, penyakit endemik, hingga keterbatasan akses pelayanan kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya melalui slogan atau program di atas kertas.
Kebijakan kesehatan harus memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh pelayanan yang layak dan berkelanjutan.
Ekonomi Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Di sektor ekonomi, masyarakat Papua harus menjadi pelaku utama pembangunan.
Komoditas lokal perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah. Usaha masyarakat harus diperkuat, sementara pengusaha asli Papua perlu memperoleh ruang, akses, pendampingan, dan kesempatan yang adil untuk berkembang.
Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi orang asli Papua.
Hak Masyarakat Adat Tidak Boleh Diabaikan
Persoalan hak masyarakat adat dan tanah ulayat juga membutuhkan perhatian serius.
Pembangunan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang secara turun-temurun memiliki hubungan adat dengan tanah dan wilayahnya.
Setiap kebijakan yang berkaitan dengan tanah ulayat harus mengedepankan keterbukaan, dialog, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta kepastian hukum.
Pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan penghormatan terhadap masyarakat.
Papua Membutuhkan Politik yang Tenang tetapi Tegas
Saya percaya Papua membutuhkan keberanian untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar keberanian untuk berbicara tentang masalah. Kita membutuhkan politik yang tenang tetapi tegas.
Kritik harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar mencari perhatian. Dialog harus menjadi ruang untuk mencari jalan keluar, bukan panggung untuk saling menyalahkan.
Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus diarahkan untuk menghasilkan solusi bagi masyarakat.
Kemanusiaan, keadilan, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, hak masyarakat adat, dan perdamaian harus menjadi ukuran utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memenangkan perdebatan di media, sementara rakyat masih berjuang memenangkan kehidupan mereka sehari-hari.
Papua membutuhkan lebih dari sekadar narasi.
Papua membutuhkan kerja nyata, keberpihakan, konsistensi, dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Papua tidak membutuhkan kegaduhan. Papua membutuhkan kerja nyata.(*)
