JAKARTA, Papuaterkini.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua, Yanni, mengapresiasi respons cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Papua melalui jalur afirmasi penerimaan sekolah kedinasan.
Yanni mengatakan, aspirasi anak-anak Papua terkait penerimaan calon taruna dan taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltekimipas) telah mendapat respons positif dari kementerian. Sejumlah peserta kini telah diterima untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Responsnya sangat cepat. Anak-anak Papua ini sudah diterima dan mengikuti semua tahapan tes. Ini patut kita apresiasi karena kementerian telah memberikan kesempatan kepada mereka,” ujar Yanni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua telah menyampaikan surat kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 5 November 2026. Melalui surat Nomor 433/KEP2OKP/XI/2026, Komite meminta peninjauan kembali hasil seleksi psikologi formasi afirmasi Papua pada penerimaan Poltekimipas Tahun 2026.
Dalam surat tersebut, Komite merekomendasikan agar panitia seleksi mempertimbangkan kembali peserta Orang Asli Papua (OAP) untuk mengikuti tahapan berikutnya apabila masih terdapat formasi afirmasi yang belum terisi, dengan tetap memperhatikan hasil pemeringkatan peserta dan ketentuan seleksi yang berlaku.
Menurut Yanni, kesempatan bagi putra-putri Papua untuk mengenyam pendidikan kedinasan memiliki arti strategis dalam memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat Papua.
“Kami menekankan bahwa keterlibatan putra-putri Papua dalam institusi pemerintahan merupakan bagian dari investasi ketahanan nonmiliter,” katanya.
Ia menjelaskan, putra-putri Papua yang memperoleh kesempatan menempuh pendidikan kedinasan nantinya memiliki peluang untuk bertugas di lingkungan pemerintahan. Mereka juga diharapkan dapat kembali mengabdi dan mengambil peran strategis dalam pembangunan Papua.
Minta Dua Putri Papua Turut Diakomodasi
Di tengah apresiasi terhadap respons Kemenimipas, Yanni masih berharap kementerian memberikan perhatian kepada dua peserta perempuan asli Papua yang hingga kini belum terakomodasi dalam penerimaan tersebut. Kedua peserta itu adalah Citra Irja Wulan Ramandani dan Charis Octavia Mansnembra.
Yanni meminta agar keduanya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti proses penerimaan, sehingga tidak ada putra-putri Papua yang merasa tertinggal, terutama ketika peserta lainnya telah mendapatkan kesempatan.
“Ada dua anak perempuan yang belum terakomodasi. Saya mohon agar mereka berdua juga bisa diterima, supaya tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang ditinggalkan sementara teman-temannya diterima, tentu bisa menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak tersebut,” kata Yanni.
Menurutnya, afirmasi harus memberikan ruang kesempatan yang adil bagi putra-putri Papua, termasuk peserta perempuan yang memiliki keinginan dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan kedinasan.
Yanni berharap respons cepat yang telah ditunjukkan Kemenimipas dapat dilanjutkan dengan memberikan perhatian terhadap kedua peserta tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan dan mekanisme seleksi yang berlaku.
Dorong Afirmasi di 48 Kementerian
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan jajaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanni juga meminta agar gagasan perekrutan sedikitnya 10 putra-putri asli Papua di setiap kementerian turut dikaji.
Dengan asumsi terdapat 48 kementerian, usulan tersebut berpotensi membuka kesempatan bagi sedikitnya 480 orang asli Papua untuk terlibat langsung dalam lingkungan pemerintahan.
Menurut Yanni, keberadaan putra-putri Papua di berbagai kementerian dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat di daerah, termasuk menjangkau wilayah pelosok yang selama ini sulit diakses oleh aparatur non-OAP.
Mereka juga dapat dilibatkan dalam kunjungan kerja, menyerap aspirasi masyarakat, serta menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat.
Yanni menilai, keterlibatan langsung putra-putri Papua dalam institusi pemerintahan bukan sekadar memberikan kesempatan bekerja, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk memperkuat kehadiran negara, membangun kepercayaan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua.(bat)
