Rakersus ADKASI se-Tanah Papua Minta Pemerintah Pusat Hentikan Efisiensi Anggaran Daerah

Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen membuka Rakersus ADKASI se Tanah Papua di Grand Asmat Hotel & Contention Center Kota Jayapura.
banner 120x600

​JAYAPURA, Papuaterkini.com — Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Tanah Papua menggelar Rapat Kerja Khusus (Rakersus) di Grand Asmat Hotel & Convention, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (14/11/2026). Forum ini menyoroti urgensi perhatian serius pemerintah pusat terhadap kondisi pembangunan serta keterbatasan fiskal di enam provinsi di Tanah Papua.

​Koordinator Wilayah ADKASI se-Tanah Papua, Andarias Duit, berharap pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ADKASI membuka akses agar perwakilan daerah dapat bertemu langsung dengan Presiden. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk menyampaikan kendala riil yang dihadapi 40 kabupaten dan dua kota—yakni Kota Jayapura dan Kota Sorong—di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

​Menurut Andarias, karakteristik geografis dan tantangan pembangunan di Tanah Papua sangat berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ia menilai perhatian pembangunan yang mulai dirasakan sejak era pemerintahan Joko Widodo kini terhambat kebijakan efisiensi anggaran yang rumit.

​”Kami punya semangat untuk membangun Papua, tetapi mau bangun dengan apa? Kalau di Jawa, sejak zaman penjajahan jalannya sudah tersedia dengan baik, sedangkan di Papua kami harus membelah gunung dan menimbun banyak hal untuk membangun,” ujar Andarias.

​Ia juga meminta pemerintah pusat tidak menggeneralisasi dan mendiskreditkan pejabat di Papua seolah-olah tidak bekerja membangun daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama di lapangan sehingga kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak diberlakukan di enam provinsi di Tanah Papua.

​”Kami lama hidup susah sejak bergabung dengan republik ini. Kemarin-kemarin kami sudah mulai melihat terang, tetapi terang itu kembali gelap lagi,” kata Andarias.

​Melalui Rakersus ini, ADKASI se-Tanah Papua mendorong pembentukan tim khusus guna menyampaikan kondisi riil daerah kepada Presiden. Andarias menyebut keterbatasan dana transfer pusat dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar wilayah Papua—kecuali daerah kaya sumber daya alam seperti Papua Tengah—bahkan membuat sejumlah anggota DPRD tidak dapat menghadiri Rakersus.

​Selain sektor infrastruktur dan bantuan pendidikan studi akhir yang minim, Andarias turut menyoroti tingginya harga tiket pesawat dari Papua menuju Jakarta yang dinilainya setara perjalanan ke luar negeri. Ia menilai pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 secara seragam kurang sesuai dengan kondisi geografis Papua yang belum sepenuhnya terkoneksi.

​”Papua ini unik, aturan seharusnya bisa menyesuaikan kebijakan. Rakersus ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum merumuskan aspirasi masyarakat dari 40 kabupaten bersama para gubernur, bupati, dan wali kota untuk dibawa ke Jakarta,” tegasnya.

​Sementara itu, Ketua Umum DPN ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H., menyatakan kehadirannya di Jayapura bertujuan melihat langsung kondisi Tanah Papua serta berencana mengunjungi enam provinsi tersebut. Ia mengaku akan memanfaatkan akses komunikasinya dengan Presiden, para menteri, dan DPR RI untuk menyuarakan aspirasi dari Papua.

​Siswanto menjelaskan bahwa ADKASI tengah menyusun kajian akademik terkait revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memperkuat fungsi anggaran, pembentukan peraturan daerah (perda), dan pengawasan DPRD. Khusus di Papua, ia menekankan perlunya dukungan anggaran lebih besar serta penguatan kapasitas bagi anggota DPRD maupun DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan jalur Otonomi Khusus (Otsus).

​Ia juga mengusulkan pembuatan surat bersama antara pemerintah enam provinsi di Papua dan ADKASI kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar aturan standar perjalanan dinas disesuaikan dengan kondisi geografis Papua. Menurutnya, koordinasi strategis seperti penyelesaian pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) migas tahun 2025–2026 tidak cukup dilakukan secara daring melalui Zoom meeting, melainkan harus dibahas tatap muka bersama Komisi XI DPR RI, Mendagri, dan Menteri Keuangan.

​Di tempat yang sama, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, mengapresiasi pelaksanaan Rakersus tersebut sebagai wadah konsolidasi strategis. Pemerintah Provinsi Papua memandang forum ini penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan hingga pedalaman.

​Dalam sambutannya, Gubernur Papua menitipkan empat poin strategis untuk dirumuskan dalam Rakersus. Keempat poin tersebut meliputi pelaksanaan Otsus yang tepat sasaran dan akuntabel bagi Orang Asli Papua (OAP), kepastian perhitungan DBH untuk menjaga kapasitas fiskal daerah, penambahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) berbasis luas wilayah dan keterisolasian, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan hak-hak keuangan anggota DPRK.

​”Saya mengajak seluruh peserta mengesampingkan perbedaan kepentingan dan mengutamakan masyarakat. Jadikan forum ini momentum menyatukan suara Tanah Papua agar menghasilkan rekomendasi konkret dan terukur, bukan sekadar dokumen pertemuan,” demikian pesan Gubernur Papua dalam sambutan yang dibacakan Aryoko.

​Sebelumnya, Ketua Panitia Rakersus ADKASI se-Tanah Papua, Iwan Setiawan, melaporkan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana berkat koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak meski sempat mengalami penyesuaian jadwal. Ia mengapresiasi komitmen seluruh pimpinan DPRD se-Tanah Papua yang tetap hadir untuk mempererat silaturahmi dan menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas kelembagaan. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *