JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua membahas Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR Papua.
Pertemuan itu, berlangsung di Kantor DPR Papua yang dipimpin lansung oleh Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, didampingi Wakil Ketua I, Herlin Baetrix Monim dan Wakil Ketua II, Mukry M Hamadi dan Sekretaris DPR Papua, Juliana J Waromi serta Plt Kepala Bapperida Papua Jimmy AY Thesia bersama staf di Lantai 13 DPR Papua, Senin, 28 April 2025.
Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai mengatakan, jika DPR Papua mengundang Bapperida Provinsi Papua untuk memberikan penjelasan tentang pengimputan Pokir bagi anggota dewan.
“Ada beberapa teman – teman anggota dewan yang belum menginput pokir ini. Tadi dalam pertemuan sudah dijelaskan secara teknis oleh teman – teman dari Bapperida,” kata Denny Bonai.
Menurutnya, pengimputan pokir sangat penting, apalagi Pokir DPR Papua itu adalah saran dan pendapat dari DPR Papua yang dimasukan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), untuk membantu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
“Jadi, penyusunan awal yang didasarkan dari reses dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPR Papua di masing – masing daerah pemilihan (Dapil). Pokir ini membeirkan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.
Terkait dengan sistem penginputan pokir anggota DPR Papua, lanjut Denny Bonai, sistemnya sudah diinput, namun ada beberapa anggoat dewan yang belum menginput.
“Kita sudah dari 3 minggu lalu sudah diberi user untuk menginput pokir itu. Makanya sebagian sudah masuk, namun ada beberapa teman anggota yang belum menginput pokir, sehingga diberikan kesempatan sampai hari minggu,” ujarnya.
Diungkapkan, sejumlah pokir anggota dewan dari hasil reses itu, diantaranya pembangunan jalan yang rusak, pembukaan akses jalan, air bersih, listrik dan masalah banjir.
“Tentu saja, pokir anggota dewan yang merupakan aspirasi dari masyarakat saat reses, tentu nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, mana yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan atau urgent,” imbuhnya. (bat)
