Chaption: Presiden Prabowo Subianto memberi selamat kepada Wamendagri Ribka Haluk usai dilantik jadi anggota KEPP Otsus Papua.
JAKARTA, Papuaterkini.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/10/2025) pukul 15.00 WIB.
Pelantikan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat negara lainnya, antara lain Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengelola BUMN, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta sepuluh Duta Besar Republik Indonesia.
Peran Strategis Komite Eksekutif
Usai pelantikan, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan bahwa penugasan ini merupakan amanah strategis untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di enam provinsi wilayah Papua.
> “Kami dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Jadi tugasnya ganda, selain sebagai Wamendagri juga sebagai anggota eksekutif. Kami bertugas mengharmonisasi program percepatan pembangunan di enam provinsi Papua antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” jelas Ribka.
Ribka menegaskan, seluruh program pembangunan yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi wilayah Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Komite Eksekutif. Pihaknya akan memastikan agar setiap program berjalan sejalan dengan visi nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan RPJMN 2025–2029.
“Kami wajib memastikan setiap program yang ada di dalam RPJMN dan dikhususkan untuk Papua benar-benar dilaksanakan. Bila tidak, kami akan menanyakan dan mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Fasilitasi Program dari Daerah
Selain melakukan sinkronisasi dan pengawasan, Komite Eksekutif juga berperan dalam memfasilitasi dan memediasi program pembangunan yang diusulkan dari daerah (bottom-up) agar mendapat dukungan dan perhatian dari kementerian terkait.
“Program usulan dari daerah wajib difasilitasi dan dikawal agar mendapat perhatian dari kementerian terkait. Ini bagian penting dari tugas kami untuk memastikan sinergi pembangunan berjalan efektif,” ujar Ribka.
Sebagai pejabat yang kini memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden, Ribka menilai keberadaan Komite Eksekutif sangat strategis dalam memastikan percepatan pembangunan berjalan nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua.
“Tugas kami dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden. Ini merupakan amanah besar untuk memastikan semua program benar-benar berpihak kepada masyarakat Papua,” katanya.
Dorong Papua Maju dan Sejahtera
Menutup pernyataannya, Ribka Haluk menyampaikan harapan besar pemerintah agar Papua segera maju dan sejahtera dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
“Bapak Presiden mengharapkan Papua segera maju dan masyarakatnya sejahtera. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini merupakan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan nyata di Tanah Papua, ” pungkasnya. (bat)
