JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, menemui langsung massa aksi Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) yang menggelar unjuk rasa terkait darurat militer dan kemanusiaan di Tanah Papua.
Aksi tersebut berlangsung di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (27/4/2026). Dalam pertemuan itu, Denny Bonai didampingi Ketua Komisi I DPR Papua Tan Wie Long, Ketua Komisi IV DPR Papua Jhoni Y. Betaubun, Ketua Bapemperda DPR Papua, Adam Arisoy, serta sejumlah anggota DPR Papua, di antaranya Yohanes Wakum, Arifin Mansur, Jansen Monim, Yermias Yanggo Wouw, Wagus Hidayat dan Jhoni Suebu.
Denny Bonai menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi.
“Saya sebagai Ketua DPR Papua mengutuk keras tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua,” tegasnya di hadapan ratusan demonstran.
Ia menambahkan, aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri. DPR Papua juga berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menelusuri lebih lanjut dugaan pelanggaran yang terjadi.
SOMAP Soroti Situasi HAM Papua
Sebelumnya, SOMAP dalam pernyataan sikapnya menilai situasi di Tanah Papua telah memasuki fase darurat militer dan pelanggaran HAM berat.
Mereka menuding pendekatan negara yang dinilai militeristik dan represif telah memicu pelanggaran HAM yang berulang dan sistematis, serta berdampak pada meningkatnya rasa takut, pengungsian, dan kemiskinan di tengah masyarakat.
“Aparat keamanan justru menjadi alat untuk mengamankan kepentingan modal, bukan melindungi rakyat. Investasi dijalankan dengan merampas tanah adat dan menghancurkan lingkungan hidup,” demikian pernyataan SOMAP.
Massa aksi juga mengungkapkan bahwa kondisi HAM di Papua saat ini dinilai semakin memburuk, dengan ribuan warga dilaporkan mengungsi akibat konflik bersenjata di sejumlah wilayah.
Disebutkan, lebih dari 100 ribu pengungsi internal tersebar di beberapa daerah seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, Dogiyai, hingga Pegunungan Bintang.
Selain itu, SOMAP menyoroti adanya dugaan pola baru dalam konflik, seperti serangan udara dan pengeboman yang memaksa warga sipil mengungsi ke hutan tanpa akses makanan dan layanan kesehatan.
Dalam aksinya, SOMAP menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
Mendesak negara bertanggung jawab atas dugaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil
Menghentikan pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif
Menarik pasukan non-organik dari seluruh wilayah konflik di Papua
Menghentikan dugaan penangkapan sewenang-wenang dan serangan terhadap permukiman warga
Mendorong Komisi HAM PBB meningkatkan pemantauan terhadap situasi kemanusiaan di Papua. SOMAP juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, kriminalisasi, dan operasi militer yang dinilai merugikan masyarakat sipil.
“Hentikan segera pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif, termasuk serangan udara dan pengeboman di kampung-kampung,” tegas perwakilan massa aksi. (bat)
