JAYAPURA, Papuaterkini.com — Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua, Yanni, mendorong perubahan mendasar dalam kebijakan kesehatan di Tanah Papua. Ia menilai pendekatan yang selama ini berjalan perlu diperkuat, dengan menempatkan pencegahan sebagai strategi utama.
Hal itu disampaikan Yanni dalam talk show di TVRI Papua, Jumat (1/5/2026). Menurutnya, paradigma kesehatan harus bergeser dari kuratif ke promotif dan preventif.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, kita akan selalu tertinggal. Kita harus mengedepankan pencegahan sebagai arus utama, dan itu membutuhkan keterlibatan semua pihak,” ujar Yanni.
Ia menekankan pentingnya integrasi data kesehatan yang selama ini masih terfragmentasi. Tanpa sistem data yang presisi dan terpadu, intervensi dinilai tidak akan efektif.
“Kita tidak bisa lagi bekerja tanpa data yang akurat. Harus ada sistem terpadu berbasis identitas tunggal agar setiap kasus bisa dilacak dan ditangani dengan tepat,” katanya.
Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai menjadi kunci, mengingat karakteristik sosial masyarakat Papua. Peran tokoh adat dan pemuka agama dinilai sangat strategis dalam mengubah perilaku masyarakat terkait kesehatan.
“Pendekatan birokratis saja tidak cukup. Tokoh lokal adalah ujung tombak karena mereka yang paling dipercaya masyarakat. TBC, kusta, HIV/AIDS, dan malaria sebenarnya bisa dicegah jika kita mulai dari lingkungan,” ujarnya.
Yanni juga mencontohkan pentingnya edukasi kesehatan melalui pengalaman Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus (dokter Benny), yang tetap sehat meski sering menangani pasien TBC.
“Itu terjadi karena adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan,” tegasnya.
Distribusi Tenaga Medis Jadi Tantangan
Di sisi lain, Yanni menyoroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Papua. Menurutnya, kebijakan saat ini belum mampu menjawab tantangan geografis wilayah.
“Selain kekurangan tenaga medis, distribusi nakes masih menjadi persoalan. Tanpa insentif berbasis risiko wilayah, masalah ini tidak akan selesai,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dengan menggeser fokus pada sektor promotif dan preventif.
“Kalau anggaran habis di hilir, kita akan terus mengejar masalah yang tidak pernah selesai. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati,” ujarnya.
Yanni menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan. Masyarakat yang tidak sehat akan sulit produktif dan tidak mampu bersaing.
“Kalau kita lemah di kesehatan, kita tidak bisa bersaing. Orang sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, dan menjadi tidak produktif,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua harus diwujudkan secara nyata oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Presiden sudah memberi arah yang jelas. Tinggal bagaimana kita menjawabnya dengan kerja nyata. Tujuannya, masyarakat Papua harus sehat lahir dan batin,” tegasnya.
Penanganan TBC Jadi Prioritas Nasional
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan langkah luar biasa dalam penanganan tuberkulosis (TBC).
Menurutnya, program ini menjadi bagian dari prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Presiden menyampaikan bahwa lebih dari 125.000 orang meninggal akibat TBC. Ini harus segera diatasi dengan langkah luar biasa,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC setelah India, dengan tingkat insiden mencapai 384 kasus per 100.000 penduduk.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerapkan strategi yang lebih agresif dan terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi seperti alat rontgen portabel untuk deteksi dini di wilayah terpencil.
“Alat ini bisa dibawa ke Papua Pegunungan dan mampu melakukan hingga 100 pemeriksaan dalam sekali pengisian daya. Targetnya mulai operasional paling lambat Juli,” jelasnya.
Benny juga menyoroti tingginya beban penyakit di Papua, di mana sekitar 4 persen kasus TBC nasional berasal dari wilayah ini. Selain itu, kasus HIV/AIDS mencapai 17 persen, dan malaria mendominasi lebih dari 90 persen kasus nasional.
“Karena itu, pendekatan luar biasa dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting,” imbuhnya. (bat)
