Oleh: Laurenzus Kadepa*
Tokoh Papua dan Pemerhati Sosial Politik asal Papua Tengah
Krisis global bukan lagi isu yang hanya dibahas di ruang-ruang ekonomi internasional. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi, tekanan ekonomi global, perubahan iklim, hingga tantangan pelayanan publik menjadi kenyataan yang harus dihadapi bersama.
Dalam situasi seperti ini, daerah tidak membutuhkan perpecahan. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dukungan terhadap pemimpin daerah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan membangun kemitraan yang kritis demi memastikan pembangunan berjalan ke arah yang benar.
Karena itu, ajakan untuk mendukung Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas: mendukung agenda pembangunan daerah sekaligus mengawal pelaksanaannya agar tetap berpihak kepada rakyat.
Mimika Memiliki Tantangan yang Tidak Ringan
Mimika merupakan salah satu daerah strategis di Papua Tengah dengan karakter wilayah yang sangat kompleks. Kawasan pesisir, rawa-rawa, pegunungan, hingga kampung-kampung terpencil menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan.
Pemerintah daerah tidak hanya menghadapi persoalan infrastruktur, tetapi juga pelayanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Di tengah kondisi tersebut, keberhasilan pembangunan membutuhkan satu hal yang paling penting: sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah membutuhkan dukungan publik untuk menjalankan program pembangunan. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan kritik dan pengawasan agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Dukungan Bukan Berarti Tunduk
Dalam demokrasi, dukungan tidak identik dengan kepatuhan tanpa kritik. Justru dukungan terbaik adalah dukungan yang disertai pengawasan.
Masyarakat berhak bertanya ketika pelayanan kesehatan belum optimal. Masyarakat berhak mengkritik jika pendidikan di kampung-kampung tertinggal. Masyarakat juga berhak meminta transparansi penggunaan anggaran daerah.
Namun kritik harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan sekadar menjatuhkan.
Konsep “mitra kritis” menjadi penting dalam konteks pembangunan Mimika. Pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, petani, nelayan, hingga kaum buruh agar setiap kebijakan memiliki pijakan yang kuat di lapangan.
Dana Besar Harus Berbuah Manfaat Besar
Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan dukungan fiskal yang relatif besar, Mimika memiliki peluang mempercepat pembangunan.
Namun peluang besar selalu dibarengi tantangan besar. Di tengah tekanan ekonomi global, penggunaan anggaran daerah harus semakin efektif dan transparan.
Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil, maupun berbagai program pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke kampung-kampung terpencil.
Puskesmas harus memiliki tenaga kesehatan yang memadai. Sekolah harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Infrastruktur harus menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses.
Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diterima rakyat.
Peran Semua Elemen Masyarakat
Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah daerah. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya.
Masyarakat sipil dapat menjadi pengawas pelayanan publik. Akademisi dan mahasiswa dapat memberikan kajian berbasis data untuk mendukung pengambilan kebijakan. Buruh, nelayan, petani, dan pelaku usaha dapat menyampaikan kebutuhan riil yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran strategis menjaga nilai-nilai moral dan memastikan pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat kecil.
Semua pihak memiliki fungsi sebagai pengingat sekaligus penggerak perubahan.
Menjaga Kompas Pembangunan Mimika
Tantangan terbesar dalam pembangunan bukan hanya keterbatasan anggaran atau kondisi geografis, melainkan bagaimana menjaga arah pembangunan tetap sesuai tujuan.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir.
Transparansi anggaran, pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keberpihakan kepada masyarakat asli Papua harus menjadi kompas utama pembangunan daerah.
Mimika membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Namun kepemimpinan yang kuat juga membutuhkan masyarakat yang aktif, kritis, dan peduli.
Penutup
Krisis global adalah tantangan bersama. Tidak ada satu pihak yang mampu menghadapinya sendirian.
Bupati dan Wakil Bupati memegang kendali arah pembangunan, tetapi keberhasilan perjalanan Mimika sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, yang diperlukan hari ini bukan sekadar dukungan atau kritik semata, melainkan kombinasi keduanya: mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengoreksi kebijakan yang menyimpang dari kepentingan publik.
Mimika akan menjadi daerah yang kuat jika pemerintah dan masyarakat berjalan bersama. Pemimpin memegang kemudi, rakyat menjaga kompasnya.
Ketika keduanya bergerak dalam arah yang sama, pembangunan bukan hanya menjadi slogan, tetapi kenyataan yang dirasakan seluruh masyarakat Mimika.(*)
