BIAK, Papuaterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor mengusulkan lebih dari 1.000 unit rumah untuk masuk dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan usulan pembangunan 1.000 unit rumah baru guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di sela kunjungannya ke Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (1/8/2026).
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyatakan siap mendukung dan meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat segera ditindaklanjuti.
Bupati Markus O. Mansnembra mengatakan dokumen usulan telah disampaikan dan melalui proses verifikasi. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap usulan tersebut segera memperoleh persetujuan karena dinilai sangat membantu masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kita berharap dokumen yang telah kita sampaikan dan sudah diverifikasi ini bisa mendapat jawaban dari Kementerian PKP. Program ini sangat membantu Kabupaten Biak Numfor di tengah fiskal daerah yang belum cukup menjawab berbagai kebutuhan masyarakat,” ujar Markus kepada wartawan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap usulan tersebut selama seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
“Program bedah rumah ini merupakan program Menteri PKP dan kami selalu tandem. Yang paling penting datanya lengkap, by name, by address, dan benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Nanti akan saya sampaikan kepada Menteri PKP,” kata Tito Karnavian usai kegiatan di Gedung Negara I Biak.
Ia menjelaskan, setiap unit rumah yang mendapatkan program rehabilitasi memperoleh alokasi bantuan sebesar Rp20 juta. Dengan demikian, apabila usulan sebanyak 1.000 rumah disetujui, total nilai bantuan yang akan diterima Kabupaten Biak Numfor diperkirakan mencapai Rp20 miliar.
Menurut Tito, dukungan pemerintah pusat melalui program tersebut akan sangat membantu daerah karena tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya. (bat)
