JAYAPURA, Papuaterkini.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 19 SPBU di wilayah Papua dan Maluku mendapat pembinaan dan sanksi akibat pelanggaran dalam operasional penyaluran BBM subsidi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan pembinaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan pengawasan untuk memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
“BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyaluran harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujar Ispiani.
Menurut dia, pembinaan terhadap SPBU dilakukan untuk menjaga kepatuhan dalam penyaluran BBM bersubsidi sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Ispiani menjelaskan, dari 19 SPBU yang mendapat pembinaan, sanksi yang diberikan berupa penghentian sementara distribusi Pertalite maupun Biosolar dalam periode tertentu, disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
Sebaran SPBU yang mendapat pembinaan tersebut yakni dua SPBU di Kota Jayapura, empat SPBU di Kota Sorong, dua SPBU di Kabupaten Lanny Jaya, satu SPBU di Kabupaten Merauke, dua SPBU di Kabupaten Mimika, satu SPBU di Kabupaten Puncak Jaya, satu SPBU di Kabupaten Nabire, satu SPBU di Kabupaten Halmahera Selatan, dan lima SPBU di Kota Ambon.
“Kami ingin memastikan setiap SPBU yang mendapatkan pembinaan benar-benar melakukan perbaikan agar seluruh SPBU tersebut dapat melakukan pelayanan yang baik, menjalankan operasional secara tertib dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada konsumen,” katanya.
Pertamina Patra Niaga, lanjut Ispiani, tidak berhenti pada pemberian sanksi. Perusahaan juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh pengelola SPBU.
“Setelah tindakan diberikan, Pertamina Patra Niaga tetap melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola SPBU,” ujarnya.
Ispiani menegaskan, pengawasan terhadap lembaga penyalur BBM akan terus dilakukan di seluruh wilayah Papua dan Maluku. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk memastikan BBM bersubsidi yang menjadi tanggung jawab perusahaan dapat disalurkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Pertamina juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengawasi pelayanan dan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU.
Masyarakat yang menemukan pelayanan atau proses penyaluran BBM yang dinilai tidak sesuai ketentuan dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135.
“Informasi tersebut akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan,” tutup Ispiani. (bat)
