JAYAPURA, Papuaterkini.com — Ketua HKTI Provinsi Papua Yanni, SH, MH, mengatakan paradigma pengelolaan potensi pertanian dan perikanan di Papua perlu mengalami perubahan besar. HKTI bersama pemerintah daerah didorong mengambil posisi lebih proaktif dalam mendampingi petani dan peternak guna meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan mereka.
“Jangan sampai kita diurus oleh petani, tapi kita yang harus mengurus petani. Petani di Papua memiliki potensi yang sangat luar biasa karena tanah kita begitu subur. Apa saja yang ditanam pasti bertumbuh dengan sangat luar biasa, sehingga bersama-sama kita harus proaktif mendampingi,” kata Yanni di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Papua di Swiss-Belhotel Express Jayapura, Kamis (1/10/2026).
Menurut Yanni, potensi pertanian Papua yang besar harus diikuti dengan sistem pendampingan, produksi dan pemasaran yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan produksi justru dapat menimbulkan persoalan baru ketika hasil pertanian tidak terserap pasar.
Hasil Panen Melimpah Terkendala Distribusi
Yanni juga menyoroti masih minimnya akses pasar yang terintegrasi serta persoalan distribusi antardaerah. Kondisi tersebut membuat hasil panen terkadang menumpuk di satu wilayah dan berujung pada kerugian bagi petani karena kesulitan mendapatkan pasar.
Ia mencontohkan pengalaman saat mengunjungi Merauke sebelum pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Saat itu, Yanni melihat produksi pertanian yang melimpah, namun menghadapi kendala distribusi untuk menjangkau pasar di luar daerah.
“Saat sebelum DOB saya pernah turun ke Merauke, dan melihat bagaimana hasil pertanian yang sangat berlebih namun terkendala persoalan distribusi untuk bisa mencari pasar keluar. Nah, hal ini yang perlu mendapatkan perhatian bersama,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan distribusi tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi. Dibutuhkan sistem logistik yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan komoditas tersebut.
HKTI Kaji Subsidi Silang Distribusi
Untuk mengatasi persoalan logistik tersebut, Yanni mengatakan HKTI Papua akan mendorong lahirnya formula distribusi yang efisien dan menguntungkan semua pihak.
Salah satu gagasan yang sedang dikaji adalah penerapan sistem subsidi silang distribusi antardaerah di Papua. Skema tersebut diharapkan dapat membantu menekan beban biaya logistik sehingga hasil pertanian dari sentra produksi dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
Selain itu, Yanni mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, HKTI, instansi terkait dan sektor korporasi dalam membangun sistem distribusi pertanian yang lebih efisien.
“Harus dipikirkan bagaimana solusi-solusinya agar bisa terjadi subsidi silang. Kita pikirkan satu formula yang efisien yang tidak merugikan pihak-pihak mana pun, misalnya dengan PT Freeport atau perusahaan-perusahaan besar, dengan catatan harus efisien dan tidak merugikan pihak-pihak mana pun,” paparnya.
Yanni menilai kolaborasi tersebut perlu dirancang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga tidak berhenti pada kerja sama administratif, tetapi menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan petani.
DPC HKTI Diminta Bergerak Cepat
Yanni menegaskan, kekuatan mendasar sebuah bangsa yang berdaulat tidak hanya diukur dari kemampuan pertahanan dan kecanggihan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Karena itu, sembilan DPC HKTI yang baru dilantik di Provinsi Papua memiliki tanggung jawab untuk segera bekerja di wilayah masing-masing.
“Kesembilan DPC HKTI yang baru saja dilantik ini mengemban amanat dan tanggung jawab besar untuk bergerak cepat, turun ke lapangan, serta menjadi motor penggerak utama dalam mengoptimalkan potensi agraris Papua menuju ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (bat)
