Kapolda dan Gubernur Diminta Tindaklanjuti Indikasi Temuan di RSUD Jayapura

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, MSi bersama Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar, akhir pekan kemarin.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, MSi mendesak Kapolda Papua dan Gubernur Papua untuk secara tegas menindaklanjuti indikasi-indikasi temuan yang ada di RSUD Jayapura.

“Saya minta kepada Kapolda dan Gubernur untuk tegas menindalanjuti indikasi temuan-temuan yang ada di rumah sakit, khususnya dalam pengelolaan keuangan di RSUD Jayapura,“ tegas Yan Mandenas usai Buka Puasa Bersama di Hotel Aston Jayapura, Sabtu (25/5).

Yan Mandenas yang juga Ketua Komisi V DPR Papua ini mengakui sudah melakukan komunikasi bersama Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar bahwa semua pihak harus mendorong bersama agar dana-dana Otonomi Khusus (Otsus) itu digunakan sesuai peruntukan dan prioritas.

Bahkanm Yan Mandenas menekan terutama dana Otsus 80 persen ke kabupaten/kota itu, apakah sudah digunakan sesuai dengan juknis dan peruntukan atas perintah UU Otsus atau tidak, terutama perioritas adalah pendidikan dan kesehatan.

Dikatakan, yang paling penting adalah dana Otsus ini, benar-benar bisa terserap untuk membiayai pendidikan dan kesehatan dan benar-benar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, terus semua bisa mendapatkan akses pelayanan dari anggaran yang tersedia.

Namun, lanjut Yan Mandenas, nyatanya saja, RSUD Jayapura yang anggarannya banyak, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga pihaknya meminta Polda Papua menindaklanjuti indikasi temuan tersebut.

“Karena ini kita bicara soal dana Otsus yang diakses oleh seluruh rakyat Papua, baik yang membiayai fasilitas maupun Kartu Papua Sehat (KPS) itu perlu menjadi perhatian untuk diperiksa,“ tandasnya.

Soal opini WTP yang diraih Pemprov Papua, Yan Mandenas mengakui jika itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan Pemprov Papua.  WTP itu menunjukkan Pemprov Papua tertib administrasi dalam penggunaan anggaran.

Namun, kata Yan Mandenas, belum tentu tertib administrasi itu, akan sebanding dengan kualitas hasil dari penyerapan anggaran yang ada, yang sudah kita pertanggungjawabkan dalam tertib administrasi dalam memenuhi syarat dan standar pelaporan oleh BPK.

Yang terpenting adalah bagaimana ssecara riil Pemprov Papua memonitoring dan melihat langsung akses pelayanan publik selama Otsus berlangsung, apakah sudah lebih baik, tetap berjalan ditempat atau lebih buruk dengan anggaran yang besar.

“Saya contohkan RSUD Jayapura. Dulu anggaran kecil, RSUD Jayapura punya pelayanan yang begitu baik, kualitasnya baik, tetapi ketika Otsus ada, uang banyak, tapi justru semakin buruk dan banyak masalah. Ini contoh kecilnya, walaupun secara administrasi berjalan dengan lancar dan baik, WTP-nya, belum lagi soal beasiswa mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri,“ imbuhnya. (bat)

 

Tinggalkan Balasan