JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tim Koalisi Papua Bangkit (KPB) II yang mengusung pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018 menyesalkan pernyataan elit PDIP yang mengklaim pasangan yang dijagokannya yakni Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae (JOSUA) sebagai pemenang dalam Pilgub periode 2018-2023.
Ketua Tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Mathius Awoitauw menuding pernyataan tersebut sangat terburu-buru dan menyesatkan masyarakat Papua.
Pasalnya, proses penghitungan suara masih berlangsung, bahkan sebagian besar masih pleno di tingkat PPD.
“Yang terjadi adalah perhitungan cepat lewat portal KPU. Data terakhir yang kami peroleh baru 19,19 persen, jadi masih ada 80 sekian persen TPS yang belum masuk, termasuk jumlah suara sah yang masuk,” kata Mathius didampingi Sekretaris Koalisi, Kusmanto, Sekretaris DPD Demokrat Papua, Carolus KK Bolly dan perwakilan koalisi lainnya dalam konferensi pers di Jayapura, Sabtu (30/6).
Menurutnya, guna menghindari klaim tersebut, ia meminta perhitungan cepat yang dirilis melalui portal resmi KPU harus terus diperbaharui. Pihak KPU, kata dia, harus bekerja secara profesional dengan seadil-adilnya agar semua data yang diupdate dapat dihitung secara keseluruhan.
“Ini penting karena terkait dengan kepercayaan kepada lembaga penyelenggara. Kami berharap kepada KPU bahwa data itu terus diupdate, karena data pembanding kita jauh berbeda,” tegasnya.
Sekretaris Tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II, H Kusmanto menghimbau semua pihak baik kandidat dan masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara bekerja. “Mari kita kawal semua ini. Mudah-mudahan tepat waktu, tidak ada hal-hal yang merisaukan, sehingga semua pihak bisa menahan diri sampai KPU mengumumkan secara resmi,” katanya.
Sebab, kata politisi PKS ini, jika ada pihak-pihak yang mengklaim menang Pilgub, ini yang berbahaya justru di tingkat grass root atau masyarakat.”Opini yang dibangun ini, membahayakan masyarakat. Ketika mereka beropini bahwa salah satu kandidat menang, tapi ternyata KPU mengumumkan lain, ini yang sangat berbahaya,” tandasnya.
Penyataan tegas juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan. Dalam siaran pers Partai Demokrat, Hinca membantah pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dinilainya terlalu cepat dan tergesa-gesa mengklaim jagoannya menang Pilgub di beberapa daerah termasuk di Papua.
Padahal, pernyataan itu merujuk pada data sumir yg dirilisnya berdasarkan hanya 19.9% jumlah TPS yg setara dengan 1000-an TPS dari 9.200 TPS. Dari 19,9 % TPS itu baru diunggah 404.269 suara.
Justru, lanjut Hinca, sementara data yang real dicatat di pusat tabulasi data Partai Demokrat sudah dihitung 1.110.612 suara yang masuk.
Bahkan, kata Hinca, data Perolehan suara sementara Pilgub Papua 2018 sampai dengan taggal 29 Juni 2018 pukul 23.15 WIT, yang dicatat secara real di Pusat Data Tabulasi DPD Partai Demokrat bahwa paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal meraih suara 727.300 (65,49 %), sedangkan paslon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae meraih 383.312 (34,51 %).
Sumber data ini dicatat real dari Bidang Saksi Tim LUKMEN. Saat ini, suara masih terus dihitung dengan sisa suara 2.300.695 yang belum masuk.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto meminta masyarakat untuk tidak sepenuhnya mempercayai hasil penghitungan sementara dan menjadikannya sebagai dasar mengklaim kemenangan sepihak oleh pasangan tertentu pada Pilgub Papua.
“Hasil penghitungan suara yang real adalah setelah dilakukan pleno berjenjang oleh penyelenggara. Hingga saat ini KPU sebagai penyelenggara belum mengeluarkan hasil secara keseluruhan. Oleh karena itu bila ada informasi dari pihak manapun soal hasil penghitungan suara sebaiknya tidak perlu disikapi secara berlebihan,’’ kata Tarwinto.
Terkait penghitungan suara sementara yang di rilis di portal resmi KPU, Tarwinto mengakui itu adalah portal resmi KPU. Namun, rakyat harus cerdas bahwa data yang masuk baru sekian TPS.
Oleh karena itu, jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk klaim sepihak dari pasangan tertentu.“Hasil portal resmi KPU persentasenya kan masih sedikit, belum sepenuhnya hasil semua TPS. Kemenangan bisa diklaim bila scan cepat sudah 100 persen. Bahkan bisa saja terjadi kesalahan dan baru akan diperbaiki dan disesuaikan dengan hasil rekapan tingkat distrik,” tegasnya.
Menelisik Pilkada Papua, dinamikanya sangat berbeda dengan wilayah lain Indonesia. Di Papua masih menggunakan Noken dalam proses pencoblosan terutama di sebagian besar wilayah Pegunungan Papua. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengaku sebagai sebuah kearifan lokal.
Sebagian besar wilayah Pegunungan yang menggunakan Noken adalah kabupaten, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Lany Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo bahkan Jayawijaya sebagai kota tertua di wilayah Pegunungan juga masih ada kampung-kampung yang memggunakan Noken.
Sementara wikayah pesisir Papua adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke, Asmat, Mappi, Boven digul, Nabire, Biak, Supriori dan Kepulauan Yapen.
Menurut data KPU dari 3,4 juta DPT di Papua yang tersebar di 9222 TPS, paling banyak di wilayah Pegunungan, dengan persentase antara 60-65 persen. Rata-rata DPT di kabupaten Pegunungan Papua di atas 100-an ribu.
Anggota DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, pernyataan dini sejumlah pihak sebagai pemenang Pilgub Papua tanpa adanya penghitungan suara secara keseluruhan sangat menyesatkan dan meresahkan warga Papua.
Politisi Partai Golkar ini meminta semua pihak menunggu hasil rekapituklasi penghitungan oleh KPU sebagai penyelenggara. “Papua itu beda dengan daerah lain Indonesia, letak geografisnya yang sulit dan susah dijangkau terutama di wilayah Pegunungan menjadi salah satu kendala proses penghitungan belum bisa dilaksanakan secara cepat. Jadi kalau ada klaim sudah memenangkan Pilkada hanya dengan dasar belasan persen hasil penghitungan, itu hanya menciptakan keresahan,’’ ucapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya sejumlah media nasional, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pasangan calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang diusung PDIP menang di enam provinsi itu murni kader partai. Di antaranya adalah Ganjar Pranowo yang merupakan cagub Jawa Tengah, I Wayan Koster (cagub Bali), Barnabas Orno (cawagub Maluku), dan Papua Jhon Wempi Wetipo (cagub Papua).
Hal senada dikatakan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari, Rabu (27/6/2018). “Dari 17 Pilgub, PDI Perjuangan menang di 6 provinsi (35%), Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. Di 6 provinsi tersebut terdapat 4 kader partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur,” imbuhnya. (bat)
