JAYAPURA, Papuaterkini.com – Penunjukan Sekda Papua, Dance Julian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua melalui radiogram Kemendagri Nomor T.121.91/4124/OTDA tampaknya menjadi polemik dan pro kontra ditengah masyarakat.
Sekretaris Fraksi Gabungan Bangun Papua DPR Papua, Alfred Fredy Anouw, SIP mengkritik keras langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.
Sebab, kata Alfred Anouw, penunjukan Sekda Papua Julian Flassy menjadi Plh Gubernur Papua itu, justru bisa menimbulkan kegaduhan di Papua.
“Penunjukan Plh Gubernur ini, tentu dapat membuat gaduh Papua, padahal Papua sedang dalam kondisi aman dan nyaman. Pemerintah pusat jangan membuat gaduh dengan itu,” tegas Alfred Anouw di Jayapura, Jumat, 25 Juni 2021.
Bahkan, Alfred Anouw menilai penunjukan Phl Gubernur Papua oleh Mendagri melalui Dirjen Otda Khamil Manik itu, tidak bermanusiawi, karena ditunjuk dalam kondisi Gubernur Papua, Lukas Enembe yang sedang dalam sakit.
“Bapak gubernur sudah ijin untuk berobat ke Mendagri. Namun, justru ketika beliau berobat, tanpa koordinasi dengan gubernur, malah ditunjuk Plh Gubernur Papua. Dimana nilai kemanusiaannya?,” tandasnya.
Padahal, kata Alfred Anouw, Gubernur Papua, Lukas Enembe adalah gubernur definitif, sehingga jika ada penunjukan seperti ini, mestinya Mendagri melalui Dirjen Otda, Khamil Manik melakukan koordinasi dulu terlebih dahulu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai gubernur sah dan masih aktif.
Terkait dengan penunjukan Plh Gubernur Papua itu, Alfred Anouw menuding ada upaya sekelompok oknum yang bermain tabrak agar membuat Gubernur Papua mengalami tekanan alias syok.
“Disisi lain saya juga curiga atau menduga ada sekelompok orang yang sedang bermain tabrak aturan agar bapak Gubernur Papua syok mendengar kabar ini,” tandasnya.
Untuk itu, Alfred Anouw meminta Kemendagri agar tidak membuat situasi dan kondisi di Bumi Cenderawasih menjadi tidak aman dan nyaman. (bat)
