TIMIKA, Papuaterkini.com – Tiga orang perwakilan keluarga dari 4 korban pembunuhan sadis dengan cara dimutilasi di Timika, Kabupaten Mimika, Papua bertemu dengan Ketua Kompolnas RI Benny Mamoto di Timika, Jumat, 2 September 2022.
Keluarga korban mutilasi itu, didampingi Tim DPR Papua diantaranya Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa bersama Anggota DPR Papua, Yakoba Lokbere, Las Nirigi dan Namantus Gwijangge.
Usai pertemuan dengan Ketua Kompolnas, Laurenzus Kadepa mengatakan, jika Tim DPR Papua turun ke Timika terkait kasus pembunuhan sadis itu.
Baca Juga : PAK HAM Papua Sinyalir Ada Dugaan Pelanggaran HAM Berat Kasus Mutilasi 4 Warga Nduga
“Kami bertemu dengan beliau ke Timika dan kami sampaikan terima kasih untuk Kompolnas audiensi bersama DPR Papua. Apalagi, dari Jayapura mendapat keluhan dari keluarga korban dan itu sudah kami sampaikan kepada Kompolnas,” kata Kadepa kepada Papuaterkini.com.
Yang jelas, ujar Kadepa, dalam proses hukum terhadap pelaku mutilasi 4 warga Nduga itu, agar memberikan efek jera dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Apalagi, Kadepa menyebut pembunuhan 4 warga Nduga dengan cara dimutilasi, kemudian jasad mereka dimasukkan ke dalam karung dan diberi pemberat, lalu dibuang ke sungai di Kampung Tipagu ini, merupakan kejadian luar biasa yang menjadi perhatian publik di Papua maupun nasional.
“Kalau penembakan itu selalu ada. Tapi, dibunuh lalu dimutilasi dan jazad korban dibuang ke sungai itu, kejadian aneh dan baru di Papua,” ujarnya.
Kadepa mengapresiasi kepada Polres Mimika yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap 4 warga Nduga itu. Apalagi, kasus itu dengan cepat berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melibatkan 4 warga sipil, termasuk keterlibatan sejumlah oknum anggota TNI.
Bahkan, pelaku dari oknum prajurit TNI itu, salah satunya seorang oknum perwira yakni Wakil Komandan Brigif di Timika. “Artinya, ini kasus luar biasa. Itu kami apresiasi,” ujarnya.
Hanya saja, Kadepa mengatakan dalam pertemuan dengan Kompolnas itu, keluarga korban juga menyampaikan kejanggalan – kejanggalan dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 4 warga Nduga itu kepada Kompolnas.
“Nah, kejanggalan itu disampaikan kepada Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri, ikut mengawasi kasus ini. Intinya, kita memberikan kekuatan dalam proses hukum ini kepada keluarga korban dan masyarakat Nduga, Papua pada umumnya,” jelasnya.
Soal kejanggalan yang disampaikan keluarga korban itu, Kadepa menambahkan, mestinya dalam visum dan otopsi harus melibatkan keluarga korban, motif dan kronologis yang berubah, dimana awalnya kepolisian menyampaikan soal jual beli senjata atau amunisi, kemudian berubah perampasan uang korban.
“Tapi, keluarga membantah itu. Apalagi, korban disebut bagian KKB atau simpatisan KKB, padahal mereka masyarakat sipil biasa. Nah, itu juga diperkuat oleh pernyataan Bupati Nduga bahwa mereka warga saya atau warga biasa,” ujarnya.
“Kalau disebut perampokan uang, tapi ini kan korban dibacok, lalu lari. Tapi ini tidak. Mereka dimutilasi, sehingga keluarga menolak itu dan keluarga korban meminta agar dibuka secara transparan,” imbuhnya. (bat)
