JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Papua segera mengeluarkan larangan bagi kendaraan truk dan kontainer beroda di atas enam untuk melintas di Jalan Ring Road Hamadi, Kota Jayapura.
Desakan ini disampaikan karena kondisi jalan dinilai masih labil dan mulai mengalami gelombang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Pelapor Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Hermes Hein Ohee, menegaskan bahwa pembatasan tersebut penting guna menjaga kualitas dan usia teknis jalan strategis provinsi itu.
“Dinas Perhubungan harus segera mengeluarkan larangan truk dan kontainer menggunakan Jalan Ring Road, mengingat kondisi permukaan jalan yang masih labil dan saat ini sudah mulai bergelombang,” kata Hermes saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPR Papua terkait pembahasan Raperdasi APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026.
Desakan senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPR Papua, Jhoni Y Betaubun. Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR Papua telah meminta Dishub Provinsi Papua untuk melarang truk, kontainer, maupun kendaraan pengangkut alat berat melintas di ruas Jalan Ring Road Hamadi Jayapura.
“Jalan Ring Road Hamadi ini jangan dilalui truk, kontainer, atau kendaraan berat karena dapat merusak akses jalan tersebut,” tegas Jhoni saat meninjau penanganan longsor di ruas Jalan Ring Road Hamadi bersama Komisi B DPR Kota Jayapura, Jumat (12/12/2025).
Jhoni yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua berharap Jalan Ring Road Hamadi difokuskan sebagai akses masyarakat menengah ke bawah.
“Kita menolong rakyat dengan cara menjaga jalan ini agar tetap aman dan nyaman digunakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jhoni menjelaskan bahwa di Kota Jayapura telah berlaku regulasi terkait pembatasan operasional truk dan kontainer, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal). Regulasi tersebut mengatur jam operasional kendaraan berat guna mengurangi kemacetan dan menjaga keselamatan lalu lintas.
“Sudah ada aturan tentang jam-jam tertentu bagi truk dan kontainer. Tinggal bagaimana Pemprov Papua menyiapkan kebijakan untuk melayani kepentingan masyarakat,” katanya.
Diketahui, pengaturan utama operasional truk dan kontainer di Kota Jayapura tertuang dalam Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan tersebut, kendaraan truk dan kontainer dilarang beroperasi pada jam sibuk, yakni pukul 06.00–09.00 WIT, sementara diperbolehkan melintas pada pukul 09.00–12.00 WIT serta 15.00 WIT hingga 06.00 WIT keesokan harinya.
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, mengakui bahwa Perda Kota Jayapura telah mengatur pembatasan waktu operasional truk dan kontainer. Menurutnya, evaluasi ketahanan ruas Jalan Ring Road Hamadi perlu menjadi pertimbangan utama.
“Truk dan kontainer tidak bisa sembarang melintas setiap hari. Untuk menjaga ketahanan jalan Ring Road Hamadi, sebaiknya kendaraan berat dialihkan melalui jalur Skyland,” ujarnya.
Yuli menambahkan, Jalan Ring Road Hamadi merupakan aset Pemerintah Provinsi Papua sekaligus jalan strategis yang digunakan oleh masyarakat Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, hingga Kabupaten Sarmi.
“Aset ini harus kita jaga bersama demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (b
