MAMBERAMO RAYA, Papuaterkini.com – Anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yotam Bilasi, menggelar dialog koordinasi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan serta pemerintah daerah di Balai Kampung Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Jumat (27/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi strategis berhasil diserap. Salah satu yang menjadi prioritas masyarakat adalah pembangunan dermaga pelabuhan di Kasonaweja guna menunjang aktivitas transportasi dan distribusi barang di wilayah pesisir Sungai Mamberamo.
“Kesepakatan warga, mereka menginginkan pembangunan dermaga pelabuhan di Kasonaweja,” ujar Yotam Bilasi.
Selain dermaga, masyarakat juga mendorong pembangunan jembatan yang menghubungkan Kasonaweja–Burmeso (Kaso-Meso) di atas Sungai Mamberamo.
Menurut Yotam, aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Pemerintah Provinsi Papua, hingga pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius.
“Sebagai wakil rakyat yang diutus masyarakat Mamberamo Raya, kami turun langsung dan mendengar sendiri aspirasi itu. Kami akan sampaikan ke provinsi dan berharap segera ditindaklanjuti,” katanya.
Dorong Konektivitas Antarwilayah
Isu konektivitas menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Warga menginginkan pembangunan jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Sarmi dengan Mamberamo Raya, bahkan diharapkan tersambung hingga Waropen.
Menurut Yotam, jalan darat tembus antarwilayah akan berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat.
“Papua kini tinggal sembilan kabupaten/kota. Dari Jayapura mestinya bisa tembus jalan darat sampai Waropen melalui Sarmi–Mamberamo Raya. Ini harus diperhatikan oleh Pemprov Papua dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Tak hanya infrastruktur transportasi, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Mamberamo Raya juga menjadi pembahasan. Masyarakat berharap dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek, guna menghindari potensi konflik sosial.
“Jangan sampai ada pemahaman yang salah. Perlu koordinasi yang baik, termasuk perusahaan harus membuka diri dengan masyarakat setempat,” tandas Yotam.
Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya DPR Papua dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di wilayah utara Papua. (bat)
