JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2026 yang digelar di Kota Jayapura.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, yang diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Pj Sekda, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam meningkatkan layanan pendidikan.
“Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Papua Cerah: Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni,” ujar Sohilait.
Ia menegaskan, SPM Pendidikan menjadi tolok ukur pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah guna menjamin hak masyarakat mendapatkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.
Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari kondisi geografis Papua yang luas, keterbatasan infrastruktur, hingga belum meratanya kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi indikator SPM.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah kendala lain, seperti belum optimalnya pemahaman terhadap indikator SPM, belum terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan mampu:
Meningkatkan kualitas perencanaan pendidikan berbasis data, Mengintegrasikan indikator SPM dalam dokumen perencanaan daerah, Memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
Selain itu, mendorong capaian SPM yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan apresiasi kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua serta seluruh pihak yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.
Gubernur berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, serta menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dan implementatif.
“Keberhasilan pemenuhan SPM Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan komitmen bersama, kerja kolaboratif, serta dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai,” imbuhnya. (bat)
