JAYAPURA, Papuaterkini.com — Pemerintah Provinsi Papua meluruskan informasi yang berkembang terkait pernyataan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, yang disebut-sebut meniadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Melalui keterangan resmi, Pemprov Papua menegaskan bahwa informasi tersebut tidak utuh dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, menyampaikan bahwa Gubernur tidak pernah mengambil kebijakan untuk menutup kesempatan masyarakat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Yang disampaikan adalah langkah penataan dan pengendalian jumlah pegawai secara bertahap sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang sehat, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal. Tanpa penataan yang tepat, peluang di masa depan justru berpotensi semakin terbatas.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tetap membuka peluang menjadi ASN secara berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip afirmasi bagi Orang Asli Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.
Selain itu, Pemprov Papua juga menyadari bahwa profesi ASN masih menjadi harapan besar masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pembatasan, tetapi juga berupaya memperluas lapangan kerja di sektor lain.
Dalam hal ini, pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pengembangan sektor riil seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor produktif berbasis potensi lokal Papua.
Di sisi lain, sinergi dengan instansi vertikal juga terus diperkuat untuk meningkatkan manajemen ASN agar lebih profesional, tepat guna, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Papua juga mengajak masyarakat dan insan media untuk menjaga kejernihan informasi publik dengan menghadirkan narasi yang utuh, berimbang, dan tidak menimbulkan kegelisahan.
“Pada prinsipnya, pemerintah tidak sedang menutup harapan, tetapi menatanya agar tetap hidup, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pemprov Papua menekankan bahwa masa depan daerah tidak hanya bergantung pada jumlah ASN, tetapi juga pada luasnya kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat. (bat)
rir
