JAYAPURA, Papuaterkini.com – Penetapan Lampung sebagai tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menuai sorotan dari sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.
Penolakan tersebut juga terlihat kompak dilakukan oleh tiga calon Ketua Umum BPP HIPMI. Pasalnya, muncul dugaan keberpihakan tuan rumah dan jajaran pejabat daerah terhadap salah satu calon ketua umum.
Dinamika menjelang pelaksanaan Munas HIPMI ini juga terlihat semakin memanas saat proses pelaksanaan debat ke -2 yang digelar di Bali, dimana tiga calon ketua umum meninggalkan ruang debat karena menolak Lampung sebagai tuan rumah.
Ketua Umum BPD HIPMI Papua, H Supriadi Laling turut menyoroti penunjukan Lampung sebagai tuan rumah munas. Ia menilai Lampung sudah tidak representatif untuk di jadikan tuan rumah. Karena jangkauannya sangat jauh dari Indonesia timur, Papua.
“Bayangkan kita dari Papua harus berapa kali transit baru bisa sampai ke Lampung. Masa kita dari daerah masuk daerah,” katanya, Senin, 25 Mei 2026.
Di samping itu, Supriadi Laling menilai bahwa tuan rumah juga terindikasi tidak mampu menjaga netralitasnya untuk menjadi ruang pertemuan para pengusaha muda di seluruh nusantara.
“Tuan rumah Munas sejatinya mampu menjaga netralitas sebagai tuan rumah, bukan malah terang – terangan memberikan dukungan kepada salah satu calon ketua umum,” tandasnya.
Menurutnya, sebelumnya memang seluruh BPD HIPMI sepakat menyerahkan penunjukan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI dengan pertimbangan utama kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam agenda tersebut.
Namun, bukan berarti menihilkan nilai – nilai demokrasi dalam proses munas. Tetap harus menjaga proses Munas ini agar berjalan dengan penuh Independensi dan demokratis.
“Kita sebelumnya memang sepakat tuan rumah Munas diserahkan ke BPP, tapi tetap harus mempertimbangkan esensi proses munas ini agar berjalan dengan sehat dan penuh demokratis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, dinamika penolakan tuan rumah ini berkembang setelah dinilai bahwa Lampung sudah tidak bisa menjaga netralitasnya. Selain BPD, Kapala Daerah pun tercium memberikan mendukung terhadap salah satu calon. Hal ini tentu bisa mempengaruhi proses berjalannya munas kedepan.
“Kami menilai tuan rumah lampung sudah tidak cocok, karena adanya pernyataan dukungan terbuka dari seorang pimpinan tertinggi daerah kepada salah satu calon ketua umum HIPMI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi jalannya Munas,” ungkap Supriadi
“Karena itu, kami minta BPP HIPMI menarik kembali tuan rumah munas di Lampung, dan memilih daerah lain yang lebih representatif dan sehat menjadi rumah bagi seluruh pengusaha muda yang datang dari seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, bahwa upaya penolakan ini sudah pernah disampaikan dalam forum ketua umum BPD se indonesia sehari sebelum pelaksanaan Munas. Namun hingga hari ini belum ada kepastian dari panitia penyelenggara. (bat)
