WAMENA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua I DPR Papua Pegunungan, Hengky Dani Yikwa, mengapresiasi capaian realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang telah mencapai sekitar 50 persen hingga pertengahan Juni 2026. Capaian tersebut dinilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada semester pertama tahun anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Hengky usai DPR Papua Pegunungan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 17 Juni 2026 untuk membahas perkembangan realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Menurut Hengky, berdasarkan pemaparan TAPD, tingkat penyerapan anggaran hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 50 persen atau setengah dari total anggaran yang tersedia.
“Kurang lebih realisasinya sudah mencapai 50 persen. Artinya target semester pertama sudah tercapai dan ini sesuai dengan yang direncanakan. Kami DPR Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran eksekutif atas kerja kerasnya,” ujar Hengky.
Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan total Transfer ke Daerah (TKDD) untuk Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1,044 triliun. Hingga pertengahan Juni, realisasinya telah mencapai Rp404,21 miliar.
Komponen terbesar berasal dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp563,61 miliar dengan realisasi Rp169,08 miliar atau 30 persen. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp473,47 miliar dengan realisasi Rp232,91 miliar atau sekitar 49,19 persen. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp4,28 miliar telah terealisasi Rp2,14 miliar atau 50 persen.
Hengky menilai capaian tersebut patut diapresiasi mengingat Papua Pegunungan merupakan daerah otonom baru (DOB) yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi.
“Walaupun Papua Pegunungan merupakan DOB baru yang membutuhkan waktu untuk menata administrasi pemerintahan serta menghadapi tantangan geografis yang berat, namun capaian penyerapan anggaran ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dan sesuai target,” katanya.
Ia optimistis realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena masih tersedia enam bulan waktu pelaksanaan program pembangunan.
“Kalau sekarang sudah mencapai sekitar 50 persen, maka kami optimistis sampai akhir tahun target penyerapan anggaran bisa tercapai,” ujarnya.
Selain mengapresiasi capaian tersebut, Hengky juga berharap tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun anggaran.
Menurutnya, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan.
“Kami berharap tidak ada lagi dana SiLPA. Dana yang ada harus digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Kami juga berharap ke depan tidak ada lagi temuan-temuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Hengky mengungkapkan bahwa DPR Papua Pegunungan baru saja menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Di sisi lain, Hengky meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Papua Pegunungan mengingat tingginya biaya pembangunan akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan masih mengandalkan transportasi udara untuk distribusi barang dan mobilitas masyarakat, sehingga biaya logistik menjadi sangat tinggi.
“Kondisi geografis Papua Pegunungan berbeda dengan daerah lain. Banyak wilayah yang hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat sehingga biaya transportasi sangat mahal. Bahkan harga bahan bakar di beberapa daerah bisa mencapai lebih dari Rp50 ribu per liter,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan dukungan anggaran, baik melalui Dana Otonomi Khusus maupun program pembangunan langsung dari kementerian dan lembaga.
“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk Papua Pegunungan. Apakah melalui penambahan dana Otsus, dukungan program pembangunan, atau intervensi langsung dari kementerian. Yang terpenting adalah percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (bat)
