TIMIKA, Papuaterkini.com – Kebijakan Bupati Paniai menerapkan program “Kamis Tanpa Nasi” sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah mendapat apresiasi dari tokoh Papua, Laurenzus Kadepa.
Kadepa menilai kebijakan tersebut tidak sekadar mengatur pola konsumsi masyarakat, tetapi dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kedaulatan pangan, meningkatkan ekonomi petani lokal, sekaligus menghidupkan kembali identitas pangan masyarakat Mee.
Dalam keterangannya, Kadepa menyebut kebijakan “Kamis Tanpa Nasi” mengatur agar warung-warung tidak menjual nasi setiap Kamis. Sebagai gantinya, masyarakat didorong mengonsumsi pangan lokal seperti ubi, keladi, singkong, dan sagu.
Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah karena pengawasan dilakukan langsung oleh Bupati bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Ini bukti tidak main-main,” kata mantan Anggota DPR Papua ini.
Dorong Kedaulatan Pangan
Kadepa mengatakan program “Kamis Tanpa Nasi” memiliki makna yang lebih luas, terutama dalam membangun kedaulatan pangan masyarakat Paniai.
Ia menilai ketergantungan terhadap beras perlu dikurangi dengan mengembangkan kembali berbagai sumber pangan lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua.
“Stop tergantung beras impor. Kembali ke umbi leluhur,” ujarnya.
Selain aspek ketahanan pangan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada petani lokal.
Menurut Kadepa, meningkatnya konsumsi pangan lokal akan menciptakan permintaan terhadap hasil pertanian masyarakat Paniai sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan petani setempat.
“Yang untung langsung petani asli Paniai, bukan tengkulak beras,” katanya.
Ia juga melihat program tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali identitas kuliner masyarakat Mee.
Kembangkan Strategi Eda-Owada
Selain “Kamis Tanpa Nasi”, Kadepa turut mengapresiasi strategi Eda-Owada yang menurutnya merupakan konsep ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal Suku Mee.
Ia mendorong agar program tersebut tidak berhenti pada slogan, tetapi diterjemahkan menjadi program konkret di tingkat kampung.
Salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan produktif dengan mendorong masyarakat untuk bercocok tanam dan beternak.
Kadepa menyebut sejumlah komoditas yang selama ini masih banyak didatangkan dari luar daerah, seperti babi, ayam, ikan, kopi, dan sayuran, perlu dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat Paniai.
“Yang selama ini kita beli di luar, harus mulai kita produksi sendiri,” katanya.
Menurut dia, pengembangan potensi kampung juga dapat diarahkan menjadi wisata berbasis masyarakat. Dengan demikian, kampung tidak hanya menjadi penerima dana desa maupun bantuan pemerintah, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri.
“Jangan sampai kita menjadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.
Empat Catatan Agar Program Berjalan
Meski memberikan apresiasi, Kadepa mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan langkah konkret supaya program ketahanan pangan tersebut tidak berhenti pada kebijakan administratif.
Pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi harus menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program nyata.
Pemerintah, kata dia, perlu menyediakan bibit, pelatihan, peralatan serta pendampingan kepada masyarakat.
“Jangan cuma surat edaran,” ujarnya.
Kedua, DPRK Paniai diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran dan pelaksanaan program. Pengawasan diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan secara konsisten.
Ketiga, pemerintah daerah dinilai perlu menyediakan pasar atau titik penjualan tetap bagi hasil pertanian masyarakat, khususnya pada momentum “Kamis Tanpa Nasi”.
Menurut Kadepa, masyarakat akan terdorong untuk menanam apabila terdapat kepastian pasar bagi hasil produksinya.
“Petani sudah disuruh tanam, Pemda wajib sediakan pasar atau titik jual setiap Kamis. Biar tidak busuk di jalan,” katanya.
Keempat, Kadepa meminta program tersebut dikemas sebagai gerakan positif dan kebanggaan masyarakat Paniai, bukan semata-mata sebagai bentuk larangan.
Edukasi kepada pemilik warung dan masyarakat, menurutnya, penting agar perubahan pola konsumsi dapat diterima secara sukarela dan berkelanjutan.
“Ini bukan larangan. Ini gaya hidup orang Paniai yang hebat,” ujarnya.
Kadepa menegaskan, penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
“Eda-Owada. Kalau mau merdeka, kuasai dapur dan kebun kita dulu,” katanya.
Ia berharap program berbasis pangan lokal tersebut terus didorong sehingga dapat memperkuat ekonomi masyarakat, menjaga budaya pangan lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. (bat)
