JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Komisi A DPR Kabupaten Yalimo, Simon Walilo, S.I.Kom., M.I.Kom., menyoroti transparansi seleksi penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026, khususnya bagi peserta dari Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Simon menilai informasi terkait penerimaan calon Praja IPDN belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) maupun instansi terkait di Kabupaten Yalimo.
“Tidak ada pengumuman yang disampaikan oleh dinas, terutama dari BPSDM dan institusi lain di Yalimo,” kata Simon Walilo.
Karena itu, Komisi A DPRK Yalimo meminta pemerintah daerah membuka informasi terkait seleksi IPDN secara transparan dan mudah diakses masyarakat.
Menurut Simon, keterbukaan informasi sangat penting karena banyak lulusan SMA di Kabupaten Yalimo yang berminat melanjutkan pendidikan ke IPDN maupun sekolah kedinasan lainnya.
“Informasi penerimaan calon Praja IPDN itu perlu dibuka kepada masyarakat luas agar pemerintah mulai dari kepala distrik hingga kabupaten bisa mempersiapkan anak-anak, sebab kami merasa pemerintah belum transparan dalam rekrutmen calon praja IPDN ini,” ujarnya.
Simon juga berharap Pemkab Yalimo tidak hanya menyampaikan informasi mengenai seleksi IPDN, tetapi juga membuka akses informasi terkait berbagai sekolah kedinasan lainnya, termasuk pendidikan pilot, kedokteran, dan bidang lainnya.
“Beri kesempatan kepada anak-anak Yalimo, terutama orang tua yang tidak mampu, namun berprestasi, bisa mengikuti seleksi calon praja IPDN maupun sekolah kedinasan lainnya, sehingga melalui dana Otsus bisa dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anak Yalimo,” ujar Politisi PKS ini.
Ia menegaskan, informasi mengenai penerimaan sekolah kedinasan harus dapat diakses seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu.
“Jangan hanya informasi penerimaan calon Praja IPDN ini untuk konsumsi kalangan elit saja, atau anak-anak pejabat saja, tapi harus disampaikan kepada publik, sehingga anak-anak Yalimo yang berprestasi, baik anak petani atau yang tidak mampu maupun anak-anak dari kampung bisa mengikuti seleksi itu,” sambungnya.
Simon menilai keterbukaan informasi akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari kampung dan distrik untuk bersaing secara adil masuk ke sekolah-sekolah kedinasan.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dalam bidang pendidikan.
“Jika itu tidak dilakukan, mereka yang dianggap tidak mampu akan dianggap terbelakang terus. Nanti yang ada anak-anak pejabat saja yang masuk sekolah kedinasan tersebut. Padahal, dari pengalaman justru banyak anak-anak pejabat yang gagal atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan itu,” tandasnya.
Simon menambahkan, persoalan akses dan keterbukaan informasi pendidikan juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Yalimo.
Ia menilai pemerintah daerah perlu membuka peluang seluas-luasnya agar anak-anak Yalimo dapat memperoleh pendidikan melalui jalur sekolah kedinasan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
“Kalau penerimaan calon praja IPDN maupun sekolah-sekolah kedinasan tidak dibuka secara transparan, tentu akan sulit memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak Yalimo,” ujarnya.
Berdasarkan pengumuman hasil seleksi calon Praja IPDN Tahun 2026 untuk Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 145 peserta dinyatakan memenuhi syarat atau lulus verifikasi administrasi.
Sementara itu, khusus peserta dari Kabupaten Yalimo, tercatat hanya delapan orang yang dinyatakan memenuhi syarat pada tahap verifikasi administrasi.(bat)
