JAYAPURA, Papuaterkini.com — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua memastikan layanan akses internet atau WiFi publik di rumah ibadah dan sejumlah fasilitas umum tetap berjalan hingga akhir 2026.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan keberlanjutan layanan internet publik menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR Papua terkait pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPS) Tahun Anggaran 2026.
“Yang menjadi isu bagi kami adalah pelayanan akses internet, khususnya untuk fasilitas umum, dalam hal ini rumah ibadah maupun fasilitas umum lainnya yang menggunakan platform PT Telkom,” kata Jeri seusai pertemuan dengan Komisi IV DPR Papua, Rabu (23/9/2026).
Menurut Jeri, saat ini terdapat sekitar 250 titik layanan internet yang dikelola melalui platform PT Telkom. Melalui penambahan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026, pihaknya berupaya memastikan layanan tersebut tetap aktif hingga akhir tahun.
“Bersyukur di perubahan ada penambahan alokasi anggaran, sehingga kita bisa memastikan layanan itu tetap hidup. Hanya mungkin kita downgrade sedikit layanannya, baik dari sisi bandwidth, tetapi performa kinerjanya tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Selain layanan internet publik, rapat tersebut juga membahas kebutuhan komunikasi publik serta perbaikan sejumlah fasilitas pendukung di lingkungan Dinas Kominfo Papua.
Jeri menjelaskan, server merupakan salah satu fasilitas vital yang harus dijaga agar tetap beroperasi. Sistem tersebut dituntut memiliki tingkat ketersediaan layanan yang tinggi sepanjang tahun.
“Server di Kominfo itu harus available kurang lebih 97 persen selama setahun. Artinya, kita tidak boleh mati server kita selama 24 jam, tujuh hari, 365 hari. Kalau mati, paling tinggi maksimal hanya empat menit,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlangsungan operasional server, Dinas Kominfo Papua juga menyiapkan sumber listrik cadangan selain pasokan dari PLN.
“Kita punya genset dan kita pastikan untuk bisa kita perbaiki. Itu hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan kita untuk dimasukkan dalam perubahan,” katanya.
Jeri menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR Papua yang memberikan dukungan terhadap kebutuhan anggaran dan peningkatan kinerja Dinas Kominfo Papua.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan pihaknya mengapresiasi Dinas Kominfo Papua atas pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang telah berjalan dalam APBD induk.
“Kita memberikan apresiasi kepada kepala dinas bersama seluruh jajaran. Bagaimana realisasi anggaran di APBD induk bisa berjalan dengan baik, kemudian kita bahas lagi tentang perubahan anggaran,” kata Joni.
Menurut Joni, Komisi IV DPR Papua mendukung penganggaran layanan WiFi gratis untuk rumah ibadah dan fasilitas pelayanan umum di Papua.
Joni menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp1,5 miliar untuk pembayaran layanan internet tersebut hingga Desember 2026.
“Pembayaran WiFi gratis untuk gereja, masjid, rumah ibadah dan pelayanan-pelayanan umum sudah dianggarkan Rp1,5 miliar. Ini kita dukung supaya pelayanan WiFi di gereja, masjid dan kampung-kampung yang ada di Provinsi Papua bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.
Joni menegaskan, dukungan tersebut diberikan karena program layanan internet publik berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini semua menyangkut pelayanan umum. Kita berikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas Kominfo dan seluruh jajaran,” pungkasnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi IV DPR Papua Joni Y. Betaubun didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua Alberth Meraudje, Martinus Pasang, H. Wagus Hidayat, Jeremias Yanggo Wouw, Wilem Saman Bonai, dan Valentina Ibe. (bat)
