JAYAPURA, Papuaterkini.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah serta penataan kawasan kumuh di Provinsi Papua. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat pada 31 Desember 2026.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Anggoro Putro, mengatakan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jayapura, Senin (28/9/2026).
Anggoro mengungkapkan, target program BSPS di Papua pada 2026 meningkat signifikan menjadi 5.133 unit. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi target tahun 2025 yang mencapai 851 unit.
Namun, hingga saat ini realisasi fisik program tersebut baru mencapai sekitar 1.105 unit.
“Kami masih menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas dan penyediaan material, utamanya di daerah-daerah pedalaman. Untuk mencapai lokasi, dibutuhkan biaya yang cukup besar,” ujar Anggoro.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementerian PKP menggandeng pemerintah daerah, lembaga terkait, serta Bank Papua. Kolaborasi tersebut antara lain dilakukan untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi penerima manfaat baru.
Kementerian PKP juga merekrut tenaga pendamping masyarakat atau fasilitator secara simultan dalam jumlah besar. Lulusan perguruan tinggi turut dilibatkan untuk memperkuat pendampingan dan mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Penataan Kawasan Kumuh Dok 9 Tanjung Ria
Selain program BSPS, Kementerian PKP juga mempercepat penanganan kawasan kumuh di Dok 9 Tanjung Ria, Kota Jayapura. Anggoro menyebut progres fisik penataan kawasan tersebut masih di bawah 5 persen. Kondisi itu disebabkan kontrak pekerjaan baru berjalan sekitar tiga minggu.
Meski demikian, Kementerian PKP optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada 31 Desember 2026. Dukungan masyarakat, khususnya dalam proses sosialisasi dan perizinan, dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pekerjaan.
“Target penyelesaian pada 31 Desember dapat tercapai, dengan catatan adanya dukungan sosialisasi dan perizinan dari masyarakat setempat,” katanya.
Penerima Tidak Lolos Seleksi Diganti Daftar Tunggu
Terkait proses verifikasi penerima manfaat, Anggoro menjelaskan bahwa warga yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak lolos seleksi akan digantikan oleh penerima dari daftar tunggu.
Proses tersebut tetap mengacu pada ketentuan program, termasuk pemahaman masyarakat mengenai alokasi dana bantuan sebesar Rp25 juta.
Menurut dia, percepatan pelaksanaan program membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari Kementerian PKP, Dinas PUPR, kepala balai hingga satuan kerja terkait.
“Harapannya seluruh kegiatan sektor perumahan di Papua dapat didorong lebih cepat demi kesejahteraan masyarakat sebelum pergantian tahun,” pungkasnya. (bat)














