JAKARTA, Papuaterkini.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, mendorong pemerintah memperluas kebijakan afirmasi bagi putra-putri asli Papua dalam penerimaan aparatur di kementerian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurut Yanni, kebijakan afirmasi tersebut bukan sekadar memberikan kesempatan kerja dan pendidikan bagi orang asli Papua (OAP), tetapi juga merupakan investasi strategis pertahanan nonmiliter untuk memperkuat kehadiran negara, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pandangan tersebut disampaikan Yanni setelah menerima sejumlah putra-putri Papua yang mengikuti seleksi calon taruna dan taruni sekolah kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yanni didampingi sejumlah anggota Komite Eksekutif lainnya, di antaranya Felix Wanggai dan Paulus Waterpao. Para peserta menyampaikan pengaduan setelah dinyatakan tidak lolos dalam proses seleksi.
Yanni menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius kementerian terkait agar kebijakan afirmasi yang telah dibuka benar-benar memberikan kesempatan yang proporsional bagi putra-putri asli Papua.
Ia menyebut, dalam pengumuman penerimaan calon taruna dan taruni Tahun Anggaran 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencantumkan formasi afirmasi bagi putra-putri Papua dari enam provinsi di Tanah Papua.
Namun, menurutnya, afirmasi tidak cukup hanya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan. Kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui kesempatan yang nyata agar putra-putri Papua dapat masuk, berkembang, dan mengambil bagian dalam institusi pemerintahan.
“Mereka bisa menjadi jembatan hidup antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menjalankan tugas, mereka juga bisa kembali mengabdi di Tanah Papua,” kata Yanni.
Afirmasi sebagai Investasi Pertahanan Nonmiliter
Yanni memandang keterlibatan putra-putri asli Papua di berbagai kementerian dan institusi negara sebagai investasi pertahanan nonmiliter yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.
Menurutnya, kekuatan negara di Papua tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui kepercayaan masyarakat, keterlibatan OAP dalam pemerintahan, serta hubungan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Menerima putra-putri Papua ini sama dengan investasi pertahanan nonmiliter. Mereka akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah sekaligus jembatan hidup bagi masyarakat di daerah,” ujarnya.
Karena itu, Yanni mengusulkan agar setiap kementerian memberikan ruang lebih luas bagi putra-putri asli Papua untuk menjadi bagian dari aparatur negara.
Sebagai gambaran, apabila masing-masing dari 48 kementerian menerima 10 orang asli Papua, maka akan tersedia kesempatan bagi 480 putra-putri Papua untuk berkontribusi langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai keterlibatan tersebut penting agar OAP tidak hanya menjadi penerima kebijakan pemerintah, tetapi juga ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan masa depan Papua.
Keberadaan aparatur asli Papua di kementerian juga dinilai dapat memperkuat jangkauan pelayanan pemerintah hingga ke kabupaten, distrik, dan wilayah pelosok.
“Mereka dapat dilibatkan dalam kunjungan kerja, menyerap aspirasi, serta mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat. Mereka juga bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh orang non-OAP,” jelasnya.
Yanni mengatakan, pendekatan tersebut diperlukan karena kebijakan yang dirancang pemerintah pusat kerap menghadapi tantangan ketika diterapkan di Papua. Kehadiran aparatur yang memahami kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat akan membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat secara lebih utuh.
Dorong Afirmasi di TNI dan Polri
Selain kementerian, Yanni juga mendorong perluasan kesempatan bagi putra-putri asli Papua untuk mengikuti pendidikan kedinasan dan bergabung dengan institusi TNI maupun Polri.
Menurutnya, kesempatan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang negara dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas untuk mengabdi kepada bangsa dan daerahnya sendiri.
Ia menegaskan, semakin banyak putra-putri Papua yang mengambil bagian dalam institusi negara, semakin terbuka pula ruang untuk membangun kepercayaan serta memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat di Tanah Papua.
Gagasan mengenai pentingnya pertahanan nonmiliter tersebut sebelumnya juga disampaikan Yanni dalam forum dialog bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam forum itu, ia menekankan bahwa penguatan pertahanan negara tidak selalu harus dilakukan melalui kekuatan senjata. Pemberian ruang dan kesempatan kepada putra-putri asli Papua untuk masuk ke institusi negara juga merupakan bagian dari strategi memperkuat kehadiran negara.
“Putra-putri asli Papua bisa masuk menentukan kebijakan dan mengabdi kepada masyarakatnya. Mereka akan menjadi kekuatan negara di level rakyat Papua sekaligus penopang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Yanni. (bat)
