NABIRE, Papuaterkini.com – Usai dilantik, Bupati Puncak Jaya, Dr Yuni Wonda, SSos, MM mengakui Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 penuh dengan liku-liku dan persoalan, korban jiwa hingga harta benda.
“Kami tidak harapkan. Tapi, itu situasi yang terjadi. Hingga proses berjalan sampai putusan MK dan sudah selesai. Dan, saya dan Mus Kogoya telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya,” kata Bupati Yuni Wonda.
Dikatakan, situasi Puncak Jaya berbeda dengan daerah lain, sehingga ia bersama Wakil Bupati akan kembali ke Puncak Jaya dalam melaksanakan tugas akan merangkul semua pihak.
“Tidak ada lagi pendukung nomor 1 dan nomor 2. Tidak ada lagi masyarakat nomor 1 dan nomor 2, tapi masyarakat Puncak Jaya adalah sebagai masyarakat saya dan wakil bupati,” tandasnya.
“Lima tahun akan kami akan pimpin, kita akan berusaha rangkul semua, termasuk gereja, tokoh masyarakat, TNI – Polri, tokoh adat dan pemuda, kami akan rangkul semua,” sambungnya.
Bahkan, Yuni Wonda siap merangkul rivalnya dalam Pilkada 2024 lalu. “Kami akan rangkul. Kemarin berbeda pilihan itu biasa, tapi kami sebagai calon bupati nomor urut 1, akan merangkul nomor urut 2, karena mereka bagian dari orang asli Puncak Jaya,” ujarnya.
Soal arahan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk memprioritaksan bidang pendidikan dengan menyekolahkan anak-anak Puncak Jaya, Bupati Yuni Wonda menyambut baik. Sebab, sumber daya manusia dengan kemampuan dan kualitas yang baik, akan menjadi pemimpin – pemimpin Papua ke depan.
“Oleh karena itu, selama kampanye ada program yang kami usung yakni pendidikan berpola asrama. Karena Puncak Jaya medan sangat susah, ada lima distrik yang harus ditempuh dengan penerbangan, sehingga anak-anak bisa sekolah dengan baik, sehingga kami akan bangun sekolah berpola asrama. Itu prioritas unggulan kami,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Bupati Yuni Wonda, pihaknya akan mengirim anak-anak Puncak Jaya ke beberapa sekolah unggulan.
Soal program 100 hari kerja, Bupati Yuni Wonda memprioritaskan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, sebab konflik akibat Pilkada, ada juga konflik yang berkaitan dengan ideologi.
Untuk itu, ia akan berupaya merekrut yang berbeda ideologi itu, dengan melakukan pendekatan dengan mereka.
“Itu program prioritas lain yang kami lakukan. Salah satu contohnya, DPRK jalur pengangkatan ada dua orang mantan OPM yang sudah dilakukan pendekatan, kemudian mereka menyerahkan senjata dan kami sudah lantik menjadi DPRK kemarin. Ini bukti pengalaman, bahkan 5 tahun kepemimpinan kami, ada 5 senjata yang diserahkan tanpa syarat,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan membenahi pemerintahan, lantaran akibat konflik pasca Pilkada, banyak fasilitas pemerintah baik kantor maupun sekolah hancur, sehingga pihaknya akan membenahi dan menertibkan kembali ASN.
“Ketiga, semua stakeholder yang ada akan kita rangkul semua, dengan demikian dalam 100 hari kita akan lihat perkembangannya,” katanya.
Bupati Yuni Wonda menambahkan usai pelantikan, ia bersama Wakil Bupati Mus Kogoya akan kembali ke Puncak Jaya dan mengundang semua stakeholder untuk melakukan pembenahan persoalan yang ada.
“Namun, karena tanggal 19 Juni merupakan batas akhir pendaftaran retret, maka kami harus ke Jatinganor untuk mengikuti retret kepala daerah tahap II. Setelah itu, kami akan kembali ke Puncak Jaya,” imbuhnya.
Soal proses perdamaian pasca konflik, Bupati Yuni Wonda mengakui ada tahapan adat yang harus dilalui. Setelah belah kayu doli beberapa waktu lalu, maka akan dilakukan tahapan selanjutnya yakni lepas tali busur panah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Setelah itu, ada permohonan maaf atau penyelesaian antara kedua pihak atau yang dikenal dengan bayar kepala. Tiga tahapan itu kita harap bisa dilakukan dengan baik agar masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa,” pungkasnya. (bat)
