BIAK, Papuaterkini.com – Kabupaten Biak Numfor dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua yang digelar Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) pada 5–7 Maret 2026 di Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk perwakilan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, serta sekretariat dan anggota BP3OKP bersama kelompok kerja.
BP3OKP merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dan otonomi khusus di Tanah Papua melalui koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi perencanaan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Anggota BP3OKP Provinsi Papua, Pdt Albert Yoku, mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan rencana aksi percepatan pembangunan Papua yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025.
“Kami memilih Biak sebagai lokasi rapat koordinasi karena memiliki posisi strategis serta potensi besar yang perlu dikembangkan,” ujar Albert Yoku saat ditemui di Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya membahas sinkronisasi program pembangunan, tetapi juga mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk penggunaan serta penyerapan anggaran otonomi khusus oleh pemerintah daerah di enam provinsi di Tanah Papua.
“Semua yang dibicarakan dalam pertemuan ini menyangkut evaluasi berbagai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk secara khusus penyerapan anggaran otonomi khusus,” katanya.
Dalam kesempatan itu, BP3OKP juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah.
Sementara itu, perwakilan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat di Biak juga menjadi bagian dari upaya sosialisasi percepatan pembangunan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Kita libatkan Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri untuk mengawal pelaksanaan program ini. Kehadiran kami di Biak juga sebagai bagian dari sosialisasi kepada kepala daerah dan masyarakat terkait percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor,” ujarnya.
Menurut Otto, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, termasuk peluang bagi masyarakat untuk terlibat sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 serta rencana aksi percepatan pembangunan Papua.
“Kami berharap masyarakat Biak terbuka untuk menerima pembangunan agar Biak bisa berkembang dan sejajar dengan kota-kota lain di Tanah Papua,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Salah satu program yang tengah didorong adalah konsep Sekolah Sepanjang Hari yang telah dimasukkan dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan, meningkatkan tata kelola anggaran, serta mempercepat pelaksanaan program otonomi khusus demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. (un)
