JAYAPURA, Papuaterkini.com – Partai Buruh Exco Provinsi Papua Tengah menyatakan dukungan terhadap wacana evaluasi menyeluruh terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) serta audit transparan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua guna memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah, Laurenzus Kadepa, menegaskan bahwa evaluasi terhadap MRP perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga yang memiliki mandat menjaga hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, keterlibatan MRP dalam pengawasan dana Otsus selama beberapa tahun terakhir perlu ditinjau melalui mekanisme audit yang objektif dan menyeluruh.
“Evaluasi dan audit diperlukan agar peran dan fungsi MRP tetap berada dalam koridor yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan amanat yang diberikan kepada lembaga tersebut,” ujar Kadepa dalam pernyataan sikap yang diterima Papuaterkini.com.
Namun demikian, Partai Buruh menegaskan bahwa audit pengelolaan dana Otsus tidak boleh hanya difokuskan kepada MRP semata. Menurut mereka, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dana Otsus harus turut diperiksa.
Pihak-pihak tersebut meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana program dan anggaran, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, serta MRP sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan terkait pemenuhan hak dasar OAP.
“Audit yang hanya menyasar satu lembaga tanpa memeriksa pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana Otsus akan menimbulkan ketidakadilan. Semua pihak yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, Partai Buruh Papua Tengah juga mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan hingga Kepolisian, untuk menindaklanjuti hasil audit dengan langkah hukum yang tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Mereka menilai masyarakat Papua telah lama menunggu adanya kepastian hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Otsus.
Partai Buruh juga menyoroti bahwa persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut integritas dan moral para pengelola anggaran. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dalam pengelolaan dana publik dinilai menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, Partai Buruh Papua Tengah turut mengusulkan agar audit dana Otsus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, dan kalangan akademisi.
Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana manfaat dana Otsus yang telah digelontorkan sejak tahun 2001 benar-benar dirasakan melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh rakyat Papua untuk ikut mengawasi penggunaan dana Otsus dan melihat secara langsung manfaat yang telah diterima di daerah masing-masing,” kata Kadepa.
Partai Buruh Papua Tengah menegaskan akan terus mengawal isu transparansi pengelolaan dana Otsus dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan demi terwujudnya keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat Papua. (bat)
