JAYAPURA–Anggota DPR Papua dari Daerah Pengangkatan (Dapeng) Meepago, Jhon NR Gobai meminta DPR Papua untuk tanggap dan serius untuk menangani kasus kematian puluhan anak di Kabupaten Asmat.
“DPR Papua harus segera ambil sikap untuk kasus kematian puluhan anak di Asmat,” tegas Jhon Gobai di DPR Papua, Rabu (17/1).
Bahkan, Jhon Gobai mendesak, jika perlu DPR Papua segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terhadap kematian puluhan calon generasi penerus tersebut.
“Ya, DPR Papua harus segera membentuk Pansus Asmat untuk menindaklanjuti kematian puluhan anak-anak itu,” katanya.
Jhon Gobai menilai jika kasus kematian puluhan anak di Asmat menjadi preseden buruk bagi pelayanan kesehatan di Papua, sehingga jangan lagi ada korban menyusul berikut. Apalagi, sebelumnya kematian puluhan orang terjadi di Deiyai, Paniai, Yahukimo, Nduga dan terakhir di Asmat.
Untuk itu, DPR Papua harus segera mengambil sikap dan tindakan. “Komisi V DPR Papua harus segera berkoordinasi dengan pimpinan DPR Papua untuk kita lakukan rapat dengar pendapat. Bila perlu dibentuk Pansus Asmat,” tandasnya.
Dijelaskan, dalam dengar pendapat itu, harus mengundang kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan dinas kesehatan kabupaten/kota se Papua.
“Kenapa mereka diundang? Karena dana Otsus sudah ada di kabupaten. Sekarang kabupaten kerja apa? Saya kasih contoh fungsi pelayanan yang tidak benar, mobil puskesmas dipakai untuk kepentingan pribadi oleh kepala puskesmas seperti mobil puskesmas di Paniai, Deiyai dan Dogiyai dan Intan Jaya itu ada hambur di Nabire. Memangnya pasien itu dikasih di Nabire, kan tidak?,” paparnya.
Mestinya, kata Jhon Gobai, mobil dinas puskesmas itu digunakan untuk menjemput dan melayani orang sakit, bukan digunakan untuk jalan-jalan.
Ia berharap semua permasalahan menyangkut pelayanan kesehatan di Papua harus dapat segera diatasi. “Jadi, masalahnya apa? Apakah sarana transportasi, kurangnya pesawat atau speed yang diberikan untuk daerah pesisir terjauh, itu mungkin tidak tersedia,” katanya.
Selain itu, kata Jhon Gobai, mestinya petugas kesehatan juga harus berada di tempat memberikan layanan kesehatan.
Dikatakan, setelah kepala dinas kesehatan menyampaikan kondisi pelayanan kesehatan di seluruh Papua, nantinya DPR Papua akan turun memastikan pelayanan kesehatan itu.
“Termasuk mengecek petugas kesehatannya, gajinya ditahan atau tidak, fasilitas rumah tidak ada atau lainnya. Ataukah tidak ada rawat inap di puskemas yang jauh. Itu harus ada,” tandasnya.
Yang jelas, imbuh Jhon Gobai, kasus kematian di Papua ibarat seperti lingkaran setan yang hampir setiap tahun terjadi dan berpindah tempat di Papua, karena wilayahnya jauh dan medan yang sulit.
“Nah, ini masalahnya banyak. Sekali lagi, bagi saya itu, Asmat adalah salah satu dari sekian kabupaten di Papua khususnya wilayah-wilayah yang jauh,” imbuhnya. (bat)
