JAYAPURA – Munculnya dukungan ganda partai politik yang diklaim oleh beberapa pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai pada Pilkada tahun 2018, tampaknya menjadi perhatian serius oleh Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai.
Setidaknya, ada 9 pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU Paniai, diantaranya tiga paslon dari jalur independen atau perseorangan yakni Yunus Gobai – Markus Boma, Yehuda Gobai – Yan Tebai dan Naftali Yogi – Marthen Mote.
Sedangkan, enam paslon menggunakan partai politik, diantaranya Meki Nawipa – Oktovianus Gobai (PKB dan Nasdem), Esebius Gobai – Frans Songgonau (PAN), Martinus Nawipa – Samuel Bunai (PPP, Golkar dan PBB), Hengki Kayame – Yehekiel Tenouye (PPP, PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKPI dan PBB).
Sedangkan, Yohanes Youw – Melkias Muyapa (Golkar, Gerindra, PBB) dan Yulius Kayame – Abet Kobeba (PKB, Golkar, Nasdem, PKPI dan PBB).
Ketua Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai, Fransiskus Magai, didampingi anggota Yehuda Nawipa mengatakan dari pendaftaran bakal calon kepala daerah itu, setelah diikuti ada double rekomendasi.
“Jadi, setelah kami ikuti, ternyata dari jalur parpol, ada beberapa kandidat yang double atau ganda rekomendasi dari partai,” kata Fransiskus Magai di Jayapura, Jumat (12/1).
Untuk itu, ia meminta kepada KPU Paniai untuk berpegang pada prinsip dan aturan yakni Sistem Informasi Calon (Silon) yang terhubung ke KPU RI untuk menentukan paslon yang sah mendapatkan dukungan partai dari DPP.
“KPU Paniai harus berpegang pada Silon. Karena jika pakai Silon, maka prosesnya tidak lama, karena online yang terhubung ke KPU Pusat,” jelasnya.
Hal ini, lanjut Magai, agar KPU Paniai tetap menjaga independensinya, sehingga harus tetap barpatokan pada Silon, sehingga siapapun kandidatnya yang tidak diakui B1-KWK-nya maka harus digugurkan.
“Silon sudah jelas, tidak perlu mendramatisir keadaan, tetapi berpegang pada prinsip dan aturan silon, yakni siapa yang didukung memenuhi syarat oleh partai,” tandasnya.
Ia meminta kepada semua kandidat yang saat mendaftar ke KPU mengklaim mendapatkan dukungan partai politik, aka harus berbesar hati dan legowo jika memang digugurkan dukungan dari partai politik tersebut.
“Mereka harus berbesar hati dan legowo untuk menerima itu. Saya harap kandidat tetap menjaga situasi kamtibmas, bukan justru menghasut masyarakat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” tandasnya.
Selain itu, Forum Peduli Demokrasi Paniai meminta aparat keamanan untuk menjaga dan mengawal yang dilakukan KPU untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, terutama bagi calon yang tidak terima dengan keputusan KPU Paniai, kemudian melakukan tindakan tidak terpuji dengan menghasut massa pendukungnya sehingga terjadi gesekan di akar rumput yang tidak diinginkan.
“Ini perlu diantisipasi, agar pendaftaran berjalan dengan baik, sehingga calon yang bisa lahir dari silon. Jangan keluar dari situ. KPU tetap pakai silon, sehingga yang tidak lolos ya tidak lolos. Karena kita lihat banyak rekomendasi doubel, ada satu partai merekomendasikan banyak calon dari 6 bakal calon,” paparnya.
Ia mencontohkan, misalnya Partai Nasdem memberikan dukungan atau diklaim oleh beberapa kandidat, begitu juga PKPI, PBB, Golkar, Gerindra, PAN dan PPP.
“Ada hampir 9 partai. Ada beberapa partai yang mendapat 5 kursi, PKB 5 kursi, PPP 5 kursi. Itu ada yang double rekomendasi. Kalau tegakkan aturan gampang saja, mereka yang gagal mendaftar bisa menghasut pendukungnya sehingga rawan konflik horisontal. Ini yang perlu kita antisipasi agar Pilkada berjalan aman dan damai,” pungkasnya. (rambat)
