JAYAPURA–Kasus kematian puluhan anak di Kabupaten Asmat, Papua diharapkan tidak dijadikan sebagai senjata politik bagi pihak berkepentingan untuk menjatuhkan lawan politiknya.
“Jadi, saya tidak ingin kasus wabah campak dan gizi buruk di Asmat itu dijadikan senjata politik bagi pihak berkepentingan untuk menjatuhkan lawan politiknya,” tegas Laurenzus Kadepa, anggota Komisi I DPR Papua, Rabu (17/1).
Kadepa meminta Pemprov dan dinas terkait perlu segera memberikan data yang tepat untuk mengcounter pemberitaan di media.
Pemprov harus mengeluarkan merilis data resmi, karena kini tahun politik, sehingga diharapkan tidak dijadikan sebagai isu untuk menjatuhkan lawan politik.
“Jangan sampai ini dijadikan alat politik menyerang kandidat tertentu. Kasus Asmat jangan jadi komoditi politik untuk kepentingan politik,” tegas Kadepa.
Ia berharap semua pihak agar jangan mengaitkan kasus Asmat dengan pilkada, karena ini murni masalah kemanusiaan.
“Siapapun yang punya hati baik pemprov, pemerintah pusat, jangan menggunakan ini alat politik dalam tahun politik ini,” katanya.
Kadepa mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang dengan cepat dan tanggap dalam penanganan musibah kematian puluhan anak di Asmat tersebut.
“Terimakasih Kodam, Polda sudah kirim tim dan presiden juga sudah kirim tim ke Asmat. Dinkes Papua, kabarnya juga akan membentuk tim,” ujarnya.
Dikatakan, harusnya Bupati Asmat lebih tahu kondisi masyarakat dan geografis wilayahnya. Bupati harus berkomitmen dan bekerja melayani masyarakat. Anggaran yang ada harus dimaksimalkan. Kalau ada kelemahannya, harus berkoordinasi dengan pusat.
“Apa yang bupati pikir ini setiap hari? Bekerja untuk siapa? Memang dana minim, tapi kalau dimanfaatkan itu dengan baik demi kesejahteraan masyarakat, saya pikir semua dapat diatasi,” katanya.
Ditambahkan, salah satu yang tak berubah selama ini, mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga para NGO adalah setelah kejadian barulah ada tindakan dan semua pihak ramai bersuara.
“Nanti ada kejadian baru kita bicara dan kita bertindak. Ini harus dihindari. Seharusnya sebelum ada korban, dilakukan pencegahan. Ke depan, jangan tunggu korban dulu baru kita bertindak. Ini yang harus dipahami semua pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah,” pungkasnya. (bat)
