JAYAPURA-Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius Mimin meminta Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota di Papua untuk segera melakukan evaluasi, terkait dengan kematian 61 anak di Kabupaten Asmat.
Dikatakan, Pemprov Papua dalam hal ini dinas kesehatan termasuk kabupaten untuk segera melakukan evaluasi, termasuk kejadian kematian puluhan orang di Nduga, Yahukimo dan Asmat.
“Itu harus menjadi perhatian dan evaluasi di dinas kesehatan. Kadinkes provinsi harus segera panggil kepala dinas kesehatan dan jajarannya agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, karena ada dukungan dana untuk pelayanan kesehatan,” tegas Ignasius Mimin, Selasa (16/1).
Pihaknya berharap jangan ada lagi alasan tidak ada dokter atau tenaga medis, apalagi Asmat bukan kabupaten baru. “Kalau tenaga medis kurang, ya bupati cari jalan karena masyarakat tidak bisa dikorbankan,” tandasnya.
Ignasius Mimin mempertanyakan Pemerintah Kabupaten Asmat atas kematian 61 anak dalam periode September 2017 – Januari 2018.
“Pemerintah Kabupaten Asmat ini, dia ada dimana? Kenapa hingga 61 anak Asmat meninggal dunia,” kata Mimin.
Padahal, tegas Ignasius Mimin, dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kabupaten/kota sudah digelontorkan oleh Pemprov Papua.
“Apa yang dia buat? Yang salah siapa? Kan sudah jelas 30 persen pendidikan dan 15 persen untuk kesehatan. Apa yang dia lakukan bagi masyarakat Papua yang mesti dilindungi dan harus diutamakan,” tegasnya.
Dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu, lanjut anggota Komisi V DPR Papua ini, tidak perlu menunggu anggaran untuk menangani semaksimal mungkin, lantaran kasus kematian 61 anak di Asmat itu sudah menjadi pemberitaan nasional.
Bahkan, anggota TNI sudah turun sebagai bentuk kepedulian dengan menurunkan tim ke Asmat. “Jangan tanyakan ke Pemprov Papua, karena dana sudah ada di sana, karena dana kesehatan ada di kabupaten, termasuk dana Otsus, untuk menangani sesegera mungkin karena itu sudah kategori kejadian luar biasa alias KLB,” katanya.
Untuk itu, ia mendesak Pemkab Asmat menangani sesegera mungkin dengan menggunakan dana Otsus untuk melayani masyarakat.
Soal kematian orang Papua baik di Nduga, Yahukimo dan Asmat, Ignasius meminta pemerintah daerah harus serius dalam pelayanan kesehatan.
“Dinkes kabupaten harus maksimal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Harus ada kontrol langsung dan ketegasan dalam provinsi ke bawah, tapi selama ini kepentingan bupati dia angkat kepala dinas, sehingga kondisi itu bisa terjadi di beberapa daerah dan bupati harus kontrol langsung,” imbuhnya. (bat)
