JAYAPURA (HPP) – Aksi demo menuntut pengusutan kasus dugaan ijazah palsu kepada bakal calon Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo yang dilakukan oleh Forum Peduli Demokrasi Papua ke KPU Papua, Senin (15/1) kemarin, ditanggapi Ketua Tim Koalisi Papua Cerdas, Edoardus Kaize.
Menurutnya, aksi demo ke KPU Papua yang dilakukan kelompok yang menamakan peduli demokrasi itu dinilai tidak profesional dan tidak fair. “
Yang bertugas untuk mengoreksi atau verifikasi berkas kan KPU. Jadi sudah bawa pergi ke KPU, kasih tahu KPU karena mereka punya berkasnya,” kata Edo Kaize, sapaan akrabnya ditemui di Hotel Sahid Papua, Senin (15/1).
Hanya saja, Edo Kaize meminta agar tidak ada intervensi atau penekanan terhadap KPU, apalagi KPU memiliki peraturan atau rambu-rambu yang dilakukan, karena saat ini tentu KPU melakukan verifikasi faktual terhadap berkas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut.
“Dia tidak boleh diintervensi dan diintimidasi oleh tim yang macam tadi, karena KPU independen sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tandasnya.
Terhadap upaya itu, Edo Kaize menilai bahwa hal itu merupakan kepentingan politik. “Biar masyarakat yang menilai itu,” ujarnya.
Diakui, tim koalisi sebenarnya tidak akan memberikan reaksi terhadap aksi itu, lantaran akan membuang-buang energi dan waktu, sehingga tim koalisi lebih konsen bekerja secara cerdas untuk memenangkan Pilgub Papua tahun 2018.
“Sebab, apapun isu yang diangkat, rakyat sudah tahu siapa yang akan dipilihnya dalam Pilgub Papua tahun 2018,” ujarnya.
Ditanya reaksi tim koalisi Papua Cerdas terhadap aksi demo itu? Edo Kaize menambahkan, jika pihaknya akan mengumpulkan data.
“Kita akan minta mereka membuktikan secara betul, barang ini betul kah tidak, kalau tidak betul ya kita minta untuk memperbaiki nama baik to karena merugikan nama baik itu?,” pungkasnya.
Sebelumnya, Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPU Papua untuk menuntut KPU bekerja profesional dan transparan dalam pemeriksaan berkas calon.
“Ketua KPU segera menelusuri hasil penyelidikan segera menindaklanjuti kasus dugaan ijazah palsu saudara Jhon Jhon Wempi Wetipo dengan laporan polisi pda 12 April 2013, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dokumen ijazah palsu,” tegas Koordinator Aksi, Nius Yikwa ketika menyampaikan tuntutan mereka.
FPDP mendesak DPRP segera melakukan sidang paripurna terhadap kasus ijazah palsu itu dan merekomendasikan kepada KPK untuk melakukan tindakan hukum.
Ketua Pansus Pilgub Papua segera menelusuri dan memberi pertimbangan hasil penyelidikan dan segera memverifikasi ulang bakal calon yang diduga menggunakan ijazah palsu.
“MRP juga harus menelusuri hasil kerja KPU karena tidak teliti dan MRP membentuk tim verifikasi calon Jhon Wempi Wetipo,” imbuhnya. (bat)
