JAYAPURA,papuaterkini.com–Komisi V DPR Papua melakukan rapat kerja bersama dengan managemen RSUD Jayapura, Kejaksaan dan Polda Papua yang berlangsung di Swiss-Belhotel Papua, kemarin.
Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, MSi mengatakan, pertemuan itu pihaknya sudah minta penegasan dari semua pihak untuk penanganan masalah kesehatan di RSUD Jayapura.
Bahkan, kata Yan Mandenas, Polda Papua siap memback up keamanan RSUD Jayaprua, sehingga ia minta Direktur RSUD Jayapura untuk membangun pos polisi yang berfungsi menerima pengaduan dari masyarakat yang terakses pelayanan RSUD Jayapura dari sisi keamanan dan kenyamanan mereka dan melayani pengaduan pasien apabila tidak dilayani oleh dokter, mantri maupun perawat.
“Itu wajib untuk diproses atau diambil langkah-langkah tegas kepolisian,” katanya.
Dikatakan, RSUD Jayapura memang bukan soal fasilitas peralatan saja, sebab sebenarnya fasilitas dan peralatan lengkap, hanya gedung, meublair, maintainance AC dan air harus dibenahi. Namun, kembali kepada SDM yang menjalankan tugas dan fungsi RSUD Jayapura itu sendiri.
Komisi V DPR Papua juga meminta lima bulan ke depan managemen sudah mengambil langkah-langkah dan menghitung kembali serta melakukan renovasi total IGD RSUD Jayapura.
Selain itu, membenahi instalasi air bersih yang selama ini menjadi keluhan baik pasien, keluarga maupun perawat dan dokter.
“Jadi, instalasi air bersih di RSUD Jayapura, itu bukan kesalahan PDAM. PDAM hanya menyambung dari intage air yang disediakan dan masuk sampai bak sentral penampung RSUD Jayapura. Distribusi air di dalam internal RSUD Jayapura, itu instalasi pipanya adalah menjadi tanggungjawab dari managemen RSUD Jayapura. Tapi, selama ini sebenarnya kesalahan mereka yang mereka lempar ke luar, yang seharusnya mereka selesaikan,” paparnya.
Untuk itu, Komisi V DPR Papua meminta managemen menunnjuk pihak ketiga segera mengerjakan instalasi air ke semua ruangan di RSUD Jayapura agar segera selesai.
“Sebab, pasien mau cuci tangan atau apa saja, disitu tidak bisa, termasuk perawat. Kemarin kita cek peralatan medis saja dicuci dengan air yang dipakai berulang-ulang. Itu tidak steril itu, bagaimana orang mau berobat jika peralatan yang dipakai saja tidak steril,” jelasnya.
Terkait akreditasi RSUD Jayapura, diakui banyak syarat yang harus dipenuhi, namun syarat-syarat itu belum terakomodir dalam breakdown anggaran tahun 2018.
“Dari kebutuhan total anggaran setelah dihitung, kurang lebih mereka membutuhkan anggaran Rp 68 miliar untuk akreditasi RSUD Jayapura,” katanya.
Komisi V DPR Papua sudah meminta untuk managemen mempresentasikannya kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan tahun 2018 yang sudah terinput didalam Simda.
“Kemudian yang belum nanti kita sinkronkan dengan data pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2018 dengan usulan tambahan baru dalam rangka mendorong percepatan akreditasi, supaya kita tidak menciptakan ruang untuk terjadi duplikasi penganggaran dan kegiatan yang sama,” imbuhnya. (bat)
