JAYAPURA, Papuaterkini.com – Melihat situasi pembangunan di Papua yang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, meski pemerintah pusat telah mengelontorkan anggaran yang cukup besar, membuat calon Gubernur Papua nomor urut 2, John Wempi Wetipo, bertekad untuk mewujudkan aspirasi pemekaran di Papua.
“Kita lihat realita hari ini, masyarakat masih terus berteriak, bahwa pembangunan tidak berjalan maksimal, itu diakibatkan Papua wilayah yang sangat luas dan geografis yang sulit,” ungkap Wempi Wetipo kepada wartawan di Jayapura belum lama ini.
Selain faktor geografis, kata Wempi Wetipo, penyebaran penduduk yang lebih banyak di kampung-kampung yang sangat sulit dijangkau oleh pemerintah, membuat layanan publik tidak berjalan maksimal hingga saat ini.
“Jika angka buta aksara dan kemiskinan di Papua sangat tinggi, karena jangkauan pelayanan pemerintah belum sampai ke wilayah terpencil,” tutur Wempi Wetipo.
Dikatakan, salah satu langkah untuk mempercepat proses pembangunan agar masyarakat dapat merasakan layanan publik secara baik yaitu dengan pemekaran mulai dari kabupaten dan provinsi.
Lebih lanjut, berdasarkan data yang ada, untuk kabupaten kurang lebih ada 20 lebih usulan daerah pemekaran untuk kabupaten dan provinsi, namun hingga kini usulan pemekaran tersebut belum terealisasi.
“Pemekaran Provinsi Papua Tengah inikan satu paket dengan Papua Barat, hanya Papua Barat sudah jalan, Papua Tengah terhenti hingga saat ini, sedang Papua Selatan sudah diusulkan oleh masyarakat,” kata cagub nomor urut 2 ini.
Untuk pemekaran kabupaten yang sudah masuk di paripurna DPRP yaitu Kabupaten Grimenawa, Kota Merauke, Kabupaten Boboga, Kabupaten Puncak Trikora, Kota Lembah Baliem, Kabupaten Yapen Barat Utara, Kabupaten Pulau Numfor dan Kabupaten Yalimek.
Wempi mengatakan, dalam visi dan misi terdapat program pokok pembangunan meliputi Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Pendapatan Pasti, Papua Infrastruktur, Papua Damai, Papua Good and Clean Governance, Pemberdayaan Ruang Pemerintahan Distrik dan Papua Mekar.
Pendekatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pasangan JOSUA dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan ruang atau wilayah dan pendekatan sektoral.
Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan proses pemekaran itu melalui pembangunan berbasis wilayah dimana Papua akan terbagi dalam lima wilayah cluster pembangunan yaitu cluster pembangunan Tabi, Laa Pago, Mee Pago, Ha Anim dan Saireri.
“Di setiap cluster ini akan ada kantor perwakilan gubernur, dimana gubernur akan berkantor di setiap wilayah adat untuk mengontrol proses pembanguan di setiap wilayah tersebut,” ungkap.
Sementara itu, calon Wakil Gubernur Papua Habel Melkias Suwae ketika berdialog dengan warga ketika melakukan kunjungan kampanye di Merauke mengaku jika pemekaran daerah merupakan salah satu visi dan misi dirinya bersama calon Gubernur Papua, John Wempi Wetipo.
Habel bahkan menyebut program pemekaran telah digaungkannya sejak pencalonannya pada Pilgub Papua tahun 2012 lalu.
“Program ini saya sudah sampaikan saat saya maju pada pilkada gubernur 2012 lalu. Dan menurut saya kenapa tidak diperjuangkan, kalau ini adalah aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Dikatakan, meski kewenangan pemekaran adalah milik pusat, namun sebagai pemerintah provinsi berkewajiban mendorong hal tersebut terealisasi.
“Jadi, saya pernah ngobrol sama anggota DPR RI dapil Papua, Komarudin Watubun. Waktu itu dia katakan tidak ada moratorium atau pelarangan untuk pemekaran. Yang ada adalah evaluasi terhadap pemekaran yang telah ada. Jadi provinsi berkewajiban mendorong pemekaran, jika ada yang kurang diperbaiki atau dilengkapi. Bukan sebaliknya,” pungkas HMS.
Adanya rencana pemekaran Provinsi Papua langsung mendapat tanggapan dari warga Papua Selatan, salah satu Tokoh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Merauke, Geranus Mahuse mengaku apa yang menjadi visi misi JWW-HMS hal yang sedang di tunggu-tunggu warga Papua Selatan.
“Kami sudah cerdas, kami hanya mau memilih pemimpin yang mau memperhatian rakyat . Kalau niat mereka (JWW-HMS) untuk pemekaran Papua Selatan, 100 persen rakyat Papua Selatan mendukung mereka,” tugas Geranus.
Masyarakat wilayah selatan Papua ini sudah lama menunggu adanya pemekaran provinsi ini, karena melalui pemekaran Provinsi Papua Selatan, pembangunan di Papua Selatan dapat merata dengan daerah lain di Papua.
“Akan bisa membuka lapangan pekerjaan dan akan ada pejabat pemerintah dari Merauke, karena selama ini tidak ada orang dari Merauke yang menjadi pejabat di pemerintah provinsi Papua, tandasanya,” tutur Geranus. (tim/bat)
