KEPI, Papuaterkini.com – Melihat kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di beberapa kabupaten di Papua, Calon Gubernur Papua Nomor Urut 2, Jonh Wempi Wetipo menilai bahwa perlu adanya penambahan dana Kartu Papua Sehat (KPS) bagi rumah sakit.
Dari hasil blusukan di RSUD Kabupaten Mappi, John Wempi Wetipo mendapat masukan jika dana KSP yang diberikan sebesar Rp 3 miliar per tahun, masih belum cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan secara prima kepada pasien.
Apalagi, ketika RSUD itu harus melakukan rujukan pasien ke rumah sakit yang telah melakukan kerjasama.
“Kami mengeluarkan dana untuk rujukan seorang pasien ke RSUD Merauke atau ke RSUD Dok II Jayapura, karena harga tiket dari Mappi ini mahal dan pesawatnya terbatas,” ujar dr. Jenny, salah seorang dokter RSUD Mappi kepada Jonh Wempi saat melakukan blusukan di RSUD Mappi, Kamis (3/5).
Dokter Jenny menjelaskan, untuk pasien rujukan semua biaya ditanggung RSUD seperti dana transportasi pasien dari Puskesmas sampai ke rumah sakit.
“Dengan kondisi daerah yang sulit, ketika pasien dirujuk dari puskesmas ke RSUD keadaanya sudah gawat sekali. Kemudian transportasi untuk rujukan pasein ke rumah sakit yang lebih baik seperti Merauke dan Jayapura masih sulit, karena harus menggunakan pesawat dengan biaya tiket yang cukup mahal dan penerbangan yang terbatas,” katanya.
Jenny berharap jika JWW-HMS terpilih bisa lebih memperhatikan RSUD Mappi ini agar lebih melengkapi pasilitis RSUD yang masih kurang termasuk peralatan dan tenaga medis. Mulai dari dokter spesialis sampai pada tenaga perawat.
“Saat ini dokter spesialis hanya ada 4 orang yakni spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anak dan spesialis opcin, seharusnya ada dokter spesialis lainnya seperti spesialis mata, THT dan anastesi,” imbuhnya.
Jonh Wempi Wetipo kepada wartawan mengatakan tujuan blusukan yang dilakukan di RSUD Mappi itu untuk melihat dan ingin mengetahui apa yang perlu dibuat ketika dia dan HMS menjadi pemimpin Papua.
“Pelayanan di RSUD menjadi perhatian kita, karena selama ini KPS menjadi kebanggaan, tetapi nyatanya praktek di lapangan tidak seperti yang kita harapkan,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam pikiran kita selama ini KPS itu berjalan bagus dan mulus tapi nyatanya tidak, seperti di Kerom RSUD Kerom itu dalam satu tahun hanya mendapat Rp 2,8 Miliar dan di Mappi hanya Rp 3 Miliar yang digunakan untuk membiayai dokter spesialis, dokter umum dan perawat dan untuk membiayai pasien rujukan ke RS yang lebihbagus ternyata tidak cukup.
“Sekarang di RSUD Mappi ini baru kita tau, kalau dana 3 M itu tidak cukup untuk membiayai pasien yang dirujuk . Kalau pasien dari sini (Mappi) dirujuk ke Merauke menggunakan KPS jumlah itu sangat sedikit, apalagi daerah yang sulit sementara insentif tenaga medis kontrak sangat kecil,” katanya.
Pasangan JOSUA itu berharap KPS akan bisa menyelesaiakan persoalan keaehatan di Bumi Cenderawasih ini.
“Yang kita harapkan orang-orang Papua agar menjadi sehat. Bagaimana orang Papua sehat dan menjadi tuan di negerinya sendiri jika pelayanan bagi mereka sangat minim. Jika manusia datang ke RS untuk mati akibat fasilitas dan pelayanan yang kurang, buat apa kita jadi pemimpin. Tugas kita sebagai pemimpin adalah untuk menyelamatkan manusia yang ada di tanah ini bagaimana supaya mereka sehat memikirkan hal-hal yang baik. Bisa membangun kehidupannya ke depan yang lebih baik. Tapi jika setiap orang datang di RS hanya pasrah untuk mati untuk apa kita jadi pemimpin,” tambahnya.
Menurut Wempi, hal-hal ini nanti yang menjadi fokus perhatian mereka untuk memberikanl pelayanan kepada orang Papua.
“Jadi dalam program 5 klaster pembangunan Papua yang kita buat ada pembangunan RS standar yang bagus, agar masyarakat tidak perlu berobat jauh-jauh. Kita akan bangun 1 RS standar bagus untuk setiap satu wilayah adat, sehingga kalau ada pasien dari kabupaten di wilayah tersebut bisa dirujuk kesana dengan biaya gratis karena ditanggung pemerintah,” katanya.
Seharusnya, imbuh Wempi, dana Otsus yang besar harus dipergunakan untuk kebutuhan rakyat. “Jadi kalau dana Otsus besar mari kita berikan untuk rakyat jangan kita bicara membangun infrastruktur tetapi mengabaikan kesehatan. Hanya orang yang sehat yang bisa menikmati infrastruktur yang bagus, tetapi jika orang tidak sehat inftastruktur bagus, maka itu tidak akan dinikmati. Jadi, harus seimbanglah,” pungkasnya. (Tim JOSUA/bat)
