JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Papua, Muflih Musaad mememastikan bahwa tidak ada titipan dalam rekrutmen atau seleksi calon anggota Bawaslu Papua.
Bahkan, lima orang anggota Timsel Calon Anggota Bawaslu Papua itu, sudah berkomitmen untuk tetap obyektif, transparan dan akuntable dalam melakukan setiap proses-proses seleksi.
“Tidak ada titipan-titipan, apalagi dari partai politik atau penguasa. Itu tidak ada. Kita sudah komitmen untuk mencegah itu,“ tegas Muflih di Hotel Horison Jayapura, baru-baru ini.
Apalagi, kata Muflih, pihaknya hanya sampai pada seleksi hingga memperoleh 14 calon anggota Bawaslu Papua. Setelah itu, mengirimkan ke 14 nama itu ke Bawaslu RI untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
“Bawaslu RI akan melakukan fit and propertes untuk menghasilkan 7 orang anggota Bawaslu Papua,“ tandasnya.
Rencananya, kata Muflih, dari 7 anggota Bawaslu Papua itu akan dilantik pada 27 Juni 2018, bertepatan hari pencoblosan atau pilkada.
Diakui, Timsel telah melakukan tiga tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis dan test psikologi, yang sudah diumumkan hingga menghasilkan 28 orang calon anggota Bawaslu Papua.
Selanjutnya, 28 orang itu mengikuti tes kesehatan dan tes wawancara yang berlangsung 30 – 31 Mei 2018. Test wancara mulai 2 – 3 Juni 2018. Nah, hasil tes kesehatan dan wawancara itu, akan menjadi 14 orang saja.
Dikatakan, pada 5 atau 6 Juni 2018, akan diumumkan hasil dair seleksi tes kesehatan dan wawancara hingga mendapatkan 14 orang.
“Dari 14 orang itu, akan dikirim ke Bawaslu RI untuk mengikuti fit and propertes. Setelah itu, Bawaslu akan mengumumkan 7 orang anggota Bawaslu Papua. Jadi, itu menjadi kewenangan Bawaslu RI yang menentukan,“ katanya.
Diakui, dari 28 orang saat ini mengikuti tes, hampir semua mempunyai kapasitas, kualitas yang cukup baik, sehingga seleksinya sangat ketat. Mereka ada akademisi, praktisi hukum termasuk dari tiga orang incumbent, termasuk mantan atau penyelenggara tingkat kabupaten/kota.
Dikatakan, karena tantangan pemilu ke depan sangat kompleks tahun 2019 ada Pileg dan Pilpres, kemudian 2024 jauh lebih rumit lagi menggabungkan Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres, sehingga membutuhkan institusi Bawaslu yang bukan saja punya kemampuan, tapi juga punya komitmen untuk mengawal proses demokrasi ini, sehingga seluruh agenda politik baik lokal maupun nasional, sesuai aturan main dan tidak menciderai demokrasi.
Sebab, pihaknya melihat bahwa pengawasan ini menjadi salah satu faktor yang memicu konflik di masyarakat.
“Kalau pengawasannya baik, sesuai aturan. Saya kira pelanggaran yang selama ini terjadi, bisa dieleminir atau dihentikan. Kita tidak bisa menafikkan suatu proses demokrasi itu bisa bersih dari pelanggaran, tapi paling tidak penyelenggara itu punya komitmen yang tinggi untuk bisa mencegah dan menindak pelanggaran,“ katanya.
Untuk itu, kata Muflih, timsel berkomitmen dan tengah mencari sosok figur calon anggota Bawaslu, yang tidak hanya memiliki kompetensi dan kapasitas, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen serta keberanian untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentu saja menjadi pertaruhan bagi timsel yang tengah melakukan seleksi tersebut.
“Saya kira itu tantangan terberat dari timsel. Karena timsel ini hanya bekerja 2 bulan, tapi menghasilkan calon-calon anggota Bawaslu, kali ini 7 orang untuk menjabat lima tahun ke depan, tapi kinerja timsel ini akan selalu disebut-sebut, ketika kinerja Bawaslu itu dinilai kurang maksimal,“ katanya.
Pihaknya berharap bagi yang nantinya lolos dapat memegang komitmennya untuk menjadi pengawas yang profesional, mandiri dan selalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan.
“Teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan, saya kira ini kesuksesan yang tertunda dan masih ada lapangan pekerjaan lain yang bisa mereka perankan,“ imbuhnya. (bat)
