JAYAPURA, Papuaterkini.com – Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Tanah Papua mendukung pelaksanaan pemilihan umum baik legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan damai.
Untuk itu, GPdI di Tanah Papua melakukan Deklarasi Pemilu Damai yang berlangsung bersamaan dengan Parade Pantekosta, Sabtu (29/9).
Bahkan, keluarga besar Majelis Daerah GPdI Provinsi Papua yang terdiri dari 67 wilayah kerja dan 529 jemaat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Papua pada Jubileum 70 tahun GPdI di Tanah Papua menyatakan Siap Mendukung Keamanan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 yang Aman, Damai dan Teduh.
Deklarasi Pemilu Damai ini, juga ditandai dengan penandatanganan pada baliho deklarasi oleh Ketua Majelis Daerah GPdI di Tanah Papua, Pdt Timotius Dawir, STh, bersama Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dan Kapolres Jayapura, AKBP Vicktor Makbon.
Ketua Majelis Daerah GPdI di Tanah Papua, Pdt Timotius Dawir, STh mengatakan, jika GPdI menjadi mitra pemerintah, sehingga setiap program selalu didukung, termasuk dalam menghadapi Pileg dan Pilpres tahun 2019.
Untuk itu, kata Pdt Timotius Dawir, GPdI melakukan Deklarasi Pemilu Damai secara serentak baik pimpinan dari atas tertingginya di Jakarta, maupun sampai kepada umat di tingkat bawah.
“Kita sudah bersepakat memberikan dukungan doa dan memberikan dukungan kepada pemerintah khususnya kesuksesan agenda nasional baik Pileg maupun Pilpres tahun 2019,“ katanya.
GPdI juga telah berdoa dan GPdI tidak golput, tapi suara GPdI diarahkan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam semua program-program pemerintah. GPdI juga netral, alias tidak memihak.
Memasuki 70 tahun atau Jubileum GPdI ini, kata Pdt Timotius Dawir, pihaknya mengangkat tema New Strength & Move, sehingga pihaknya memperbaharui dan meningkatkan sisi rohani dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan GPdI harus lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak membaca firman Allah dan dia harus tinggal di gerejanya.
Kata tinggal di gerejanya ini, artinya pihaknya melarang pendeta atau gembala GPdI itu untuk berpolitik. GPdI tidak toleran terhadap pendeta-pendetanya, khususnya gembala yang memimpin suatu gereja.
“Itu kami melarang tidak boleh ada satu pendeta gereja yang terjun ke politik praktis, baik menjadi calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah. Dan kita sudah larang, kalau dia sudah memilih kesana, kita akan berhentikan. Kita ganti dengan pendeta lain,“ ujarnya.
Ditambahkan, GPdI akan terus berpartisipasi dengan mendukung, mendoakan apa yang diprogramkan pemerintah agar berjalan sukses.
Sementara itu, Kapolres Jayapura, AKBP Viktor Mackbon berpesan kepada warga GPdI selaku umat beragam untuk senantiasa menghadirkan suasana yang sejuk setiap saat di tengah-tengah masyarakat, terutama menghadapi Pileg dan Pilpres 2019.
“Dan pada kesempatan ini kami sangat berharap tokoh-tokoh GPdi di Tanah Papua agar bisa menyampaikan pesan-pesan kedamaian jelang Pileg dan Pilpres tahun 2019 ini agar tercipta situasi aman dan teduh,” pungkasnya.(bat)
