JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Komisi I DPR Papua, Orgenes Wanimbo meminta agar para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah di Provinsi Papua agar diprioritaskan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019.
“Jadi, penerimaan CPNS tahun 2019 ini, harus perioritaskan orang-orang yang sudah mengabdi sekian tahun di daerah, khususnya yang ada di daerah terpencil. Meskipun saingan berfikir dalam tehknologi cukup jauh, tapi mereka-mereka ini sudah lama mengabdi di kampung-kampung bukan di kota,” kata Orgnes Wanimbo didampingi Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy dan Adolfina Dimara bersama tenaga honorer di DPR Papua, baru-baru ini.
Apalagi, kata Orgenes Wanimbo, mereka telah melayani masyarakat sudah sekian tahun, sehingga pantas diangkat jadi PNS untuk tahun ini.
“Jadi tidak perlu tes online, harus beri kesempatan kepada orang-orang yang berada yang ada di kampung untuk diangkat menjadi CPNS,” tegasnya. kata Orgenes Wanimbo.
Orgenes Wanimbo berharap agar dalam penerimaan kuota khusus yang diberikan oleh Presiden kepada Gubernur Papua saat pertemuan bersama para bupati-walikota dan jajaran di Istana Negara, Jakarta, pada Oktober 2018, agar di tahun 2019 ini, ditindaklanjuti dalam pengangkatan CPNS lewat jalur khusus.
“Jika bisa dibersihkan hingga tuntas 100 persen. Itu wajib, lebih khusus kepada tenaga honorer yang sudah mengabdi di atas tujuh tahun pada pemerintahan, supaya dapat diutamakan dalam pengangkatan menjadi CPNS,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy menambahkan, jika pemerintah pusat melalui Staf Khusus Presiden RI, akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Papua, sehingga pihaknya berharap agar tenaga honorer di Papua baik di provinsi maupun kabupaten/kota agar diselamatkan.
“Kami sepakat meminta agar perhatian khusus yang diberikan kepada Pemprov Papua lewat kuota yang ada ini, melalui pengangkatan jalur khusus,” kata Yonas Nussy.
Bahkan, kata Yonas Nussy, Komisi I DPR Papua terus mengawal aspirasi itu hingga ada jawaban pasti dari negara. Sebab, tenaga honorer ini telah mengabdi, bahkan ada yang belasan tahun lebih.
Artinya, ambang batas minimum sesuai dengan aturan terkait dengan ASN, mereka tidak mungkin lagi terakomidir dalam tes CPNS tahun 2018 – 2019.
“Untuk itu, kami minta agar pusat memberikan dukungan kepada daerah agar anak-anak kita bisa diangkat menjadi CPNS. Apalagi, pertemuan dengan Presiden Jokowi telah melahirkan kesepahaman bersam, diantaranya penerimaan CPNS dengan menggunakan offline saja, bukan online. Selain itu ada pengangkatan jalur khusus,” katanya.
Yang jelas, imbuh Yonas Nussy, Komisi I DPR Papua akan terus mengawal aspirasi ini, agar Gubernur Papua menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat tenaga honorer di Papua menjadi CPNS.
Anggota DPR Papua jalur pengangkatan adat yang masuk ke Fraksi Partai Golkar ini, menambahkan, jika pihaknya tidak mempunyai kepentingan lain, tapi sebagai wakil rakyat akan selalu mengawal aspirasi masyarakat dan tetap memberikan dukungan terhadap penerintah daerah sesuai dengan jumlah 12.477 tenaga honore yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor.
Selain itu, pihaknya juga menolak penerimaan CPNS dengan menggunakan online. “Kami sudah minta kepada staf khusus presiden bahwa jangan memaksakan kami menerima dengan menggunakan online, Itu kami sudah tolak,” tekannya.
Anggota Komisi I DPR Papua, Adolfina Dimara sangat berharap agar seluruh tenaga honorer yang ada di Papua, bisa diangkat menjadi CPNS.
“Ya, kami harap pemerintah memperhatikan nasib mereka yang telah lama mengabdi di Papua,” imbuh Anggota Fraksi Hanura DPR Papua ini.(bat)
