JAYAPURA, Papuaterkini.com – Permasalahan tenaga honorer Kategori 2 (K2) di Provinsi Papua yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), solusinya adalah diangkat CPNS melalui formasi khusus pengangkatan.
“Memang solusinya harus ada pengangkatan formasi khusus untuk tenaga honorer K2 maupun honorer umum di Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Anggota DPR Papua, Timotius Wakur di Jayapura, Rabu, 26 Juni 2019.
Hanya saja, untuk pengangkatan tenaga honorer di Papua itu, kata Timotius Wakur, perlu sebuah rekomendasi dari DPR Papua kepada Gubernur Papua untuk menjadi suatu keputusan pemerintah daerah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS melalui formasi khusus pengangkatan.
“Ini supaya pemerintah pusat memperhatikan hal ini secara serius. Jadi, nanti gubernur yang mengusulkan ke pusat. Jika nanti kita yang usulkan ke pusat langsung, nanti dikembalikan ke gubernur bisa mental lagi,” katanya.
Untuk itu, lanjut Anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan ini, pengangkatan tenaga honorer Papua menjadi CPNS melalui formasi khusus pengangkatan ini, menjadi solusi yang tepat mengatasi permasalahan tenaga honorer di Papua.
“Penerimaan CPNS ini memang harus ada formasi khusus pengangkatan, tapi harus sesuai keputusan gubernur itu, pengangkatan tenaga honorer selama ini tidak bisa ikut tes sistem online, padahal mereka sudah bekerja dan mengabdi bertahun-tahun, itu diberi prioritas untuk masuk ke honorer K2,” jelasnya.
Bahkan, pengangkatan untuk menjadi CPNS bagi tenaga honorer itu, bukan hanya khusus untuk Orang Asli Papua (OAP) saja, tetapi bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, bahkan mencapai belasan tahun untuk melayani masyarakat di Papua.
“Jadi, baik itu mereka yang akte kelahirannya di Tanah Papau dan Orang Asli Papua (OAP) itu menjadi prioritas. Itu khusus, silahkan teman-teman non Papua tapi sudah lama mengabdi di sini, pengabdiannya lebih dari 10 tahun lebih, saya kira ikut masuk dalam atau direkomendasikan untuk pengangkatan CPNS melalui formasi khusus,” katanya.
Timotius Wakur menambahkan, pengangkatan CPNS itu berbeda dengan penerimaan melalui tes CPNS. Untuk itu, pihaknya meminta agar tim seleksi untuk pengangkatan tenaga honorer Papua ini, harus betul-betul jeli melihat data base tenaga honorer yang ada di Papua.
“Jangan karena saya senang dengan si A, lalu ada embel-embel lain, itu diprioritaskan. Itu tidak boleh. Pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi CPNS ini sangat penting diberikan kepada kabupaten/kota dan provinsi. Tiap kabupaten/kota mereka tahu persis data tenaga honorer yang sudah bekerja, berapa lama mereka mengabdi,” paparnya.
Diakui, dalam pendaftaran penerimaan CPNS tahun 2019 ini, ada yang mendaftar melalui online, namun ditolak sistem lantaran usia sudah lewat.
“Padahal, mereka ini sudah sarjana. Dia mau mengadu nasib kemana? Ini di tanah Papua mestinya menjadi prioritaskan. Memang harus ada pengangkatan formasi khusus untuk tenaga honorer di Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” imbuhnya.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Laa Pago, Nius Jikwa mengakui jika dalam pendaftaran penerimaan CPNS secara online beberapa waktu lalu, banyak OAP yang ditolak sistem.
Padahal, mereka adalah OAP yang mempunyai hak untuk bekerja di birokrasi. “Banyak yang tidak bisa mendaftar, karena sistem menolak, akibat faktor usia. Padahal, mereka berijazah S1 hingga S2, tapi mau ikut tes sistemnya menolak karena usia. Bagaimana nasib mereka jika pemerintah dan legislatif tidak mengambil langkah mengatasi masalah ini,” kata Nius Jikwa.
Pihaknya berharap agar pemerintah pusat untuk mengambil langkah dan memberikan proteksi bagi OAP agar mereka bisa bekerja sebagai birokrat dan dalam upaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Papua, melalui penerimaan CPNS formasi umum.
“Ini kan penerimaan CPNS baru tahun 2019, padahal tahun-tahun sebelumnya tidak ada penerimaan. Mestinya, harus ada solusi mengatasi pengangguran di Papua, melalui penerimaan CPNS ini, dengan lebih memprioritaskan OAP,” pungkasnya. (bat)
